Sri Mulyani Nongkrong Bareng Menkeu dan Menkes se-ASEAN, Singgung Penyakit Baru!
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati nongkrong bareng Menkeu dan Menkes se-ASEAN. Pertemuan tersebut berisikan diskusi yang sangat produktif.
Adapun diskusi tersebut untuk memfasilitasi bagaimana semua pihak dapat meningkatkan koordinasi antara pejabat bidang keuangan dengan pejabat lainnya secara efektif.
"Pada akhirnya ini akan meningkatkan ketepatan waktu dan efektivitas tanggapan atau respon terhadap tantangan kesehatan dan ekonomi yang dapat ditimbulkan pandemi lain di masa depan," ujar Sri dalam Joint Press Statement AFHMM di Jakarta, Kamis (24/8/2023).
Selain itu, dia berharap mereka juga dapat berbagi pengalaman dan praktek baik antara negara anggota ASEAN. Dari diskusi tersebut, mereka pun menyepakati sejumlah hal.
"Pertama, kami mencatat bahwa ada studi untuk meningkatkan Prevention, Preparedness, dan Response (PPR) pasca pandemi di wilayah Asia Tenggara," ucap Sri. Studi ini, kata dia, sudah mengindikasikan adanya kesenjangan keuangan berkaitan dengan persiapan dan tanggapan terhadap pandemi antara negara anggota ASEAN.
"Kedua, modalitas untuk investasi untuk meningkatkan kapasitas PPR, kontribusinya, dan juga dunia yang terintegrasi, serta secara efektif menggunakan dana respon ASEAN untuk pandemi COVID-19 eksisting maupun penyakit-penyakit lain yang baru muncul," tambah Sri.
Dalam diskusi tersebut, mereka juga menegaskan kembali tentang kebutuhan untuk membangun momentum menuju pemulihan yang tangguh dan berkelanjutan dengan berfokus pada implementasi mekanisme dan strategi yang sudah ada, sekaligus mengoptimalkan sumber daya kawasan dan memastikan sinergi dan interoperabilitas dengan upaya global seperti dana pandemi yang secara resmi diluncurkan oleh Indonesia selama masa Presidensi G20 di 2022.
"Kami juga ingin memastikan bahwa ASEAN memiliki kapasitas PPR yang meningkat terhadap potensi ancaman kesehatan publik yang disebabkan oleh penyakit menular yang baru muncul maupun pernah muncul di masa mendatang," tegasnya.
Para menteri juga mengafirmasi kembali tentang kebutuhan investasi nasional untuk meningkatkan kapasitas PPR ini, dan menelusuri kemungkinan adanya pembiayaan lain serta inisiatif multilateral dan kerjasama yang melibatkan mitra internasional dan pembangunan untuk mendukung implementasi dari deklarasi pemimpin ASEAN terkait One Health Initiative.
"Kami juga ingin menegaskan komitmen kami untuk memperkuat arsitektur kesehatan regional atau wilayah di luar COVID-19. Ini untuk meningkatkan ketahanan dalam komunitas ASEAN mengingat kerangka pemulihan ASEAN atau ASEAN Comprehensive Recovery Framework (ACRF)," kata Sri.
Mereka melihat bahwa ada dana tanggapan pandemi COVID-19 dan ini dapat digunakan untuk pandemi COVID-19 dan keadaan darurat kesehatan lainnya. "Kami juga menyepakati bahwa kita dapat mempercepat penyaluran perjanjian pendirian dan fase persiapan ASEAN Center for Public Health Emergency dan penyakit menular yang mungkin muncul," tambah Sri.
Dari dana tersebut, nampak bahwa tujuannya adalah untuk mengumpulkan dana untuk menanggapi penyebaran pandemi COVID-19. Dana ini sudah dinilai ulang, dan dari penilaian tersebut, disebutkan bahwa dana ini perlu menjadi lebih fleksibel agar semua pihak dapat menggunakannya untuk kesehatan publik dan penyakit menular lainnya yang mungkin muncul.
"Negara anggota ASEAN dan Indonesia bersumbang kepada dana tersebut dan ada juga dana dari ASEAN+3 dan ASEAN Development Fund. Pertemuan ini menjadi landasan untuk kerjasama lebih lanjut dan kemajuan di wilayah kesehatan dan keuangan ASEAN untuk memastikan bahwa kami dapat mencapai apa yang sudah menjadi mandat dari pemimpin ASEAN kami," jelas Sri.
Di pertemuan Menkes dan Menkeu ini, hasilnya akan dilaporkan pada tanggal 5-7 September 2023 pada pertemuan berikutnya. Mereka berkomitmen untuk meningkatkan kekuatan kerjasama antar anggota untuk meningkatkan ketahanan komunitas ASEAN.
"Dengan ini, Indonesia terus memberikan dukungan untuk menindaklanjuti agenda tersebut yang disepakati oleh para menteri yang hadir pada hari ini untuk dilaksanakan pada tahun 2024 dibawah Kepresidenan Laos," tandas Sri.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
