JAKARTA - Direktur Jendral Pembiayaan Infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Herry Trisaputra Zuna menyatakan saat ini jumlah backlog perumahan di daerah perkotaan masih cukup tinggi.
Menurutnya, angka backlog perumahan yang ada di Indonesia sebesar Rp12,7 juta mayoritas berada diperkotaan dengan presentase sekitar 79% atau sekitar 10 juta rumah orang yang belum memiliki hunian.
"Selain itu, terdapat sekitar 10,63 juta rumah di bawah standar di daerah perkotaan, yang merupakan 45% dari total rumah nasional," ujar Herry TZ dalam sambutannya pada acara International Learning Workshop: Neighborhood Densification di Jakarta, Selasa (29/8/2023).
Lebih lanjut, Herry memaparkan ada beberapa isu yang dihadapi Pemerintah dalam menyediakan perumahan di perkotaan kaitannya dalam masalah pembiayaan dan tingginya harga tanah diperkotaan. Mengingat minat masyarakat di kota untuk kepemilikan hunian di kota adalah rumah tapak, sedangkan tanah yang tersedia cukup terbatas karena penambahan populasi di kota.
Sementara itu, program FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) dan SSB (Subsidi Selisih Bunga) untuk hunian vertikal memiliki penyaluran yang rendah, bahkan pada tahun 2023 hanya sebesar 992 unit atau 0,05% yang dimanfaatkan.