Harga Gas Industri Naik? Ini Penjelasan PGN
JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebagai Subholding Gas PT Pertamina (Persero) belum melakukan penyesuaian harga gas untuk industri non Harga Gas Bumi Tertentu (non-HGBT).
Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama menjelaskan, dalam komersialisasi harga gas, PGN mempertimbangkan penerapan peraturan perundang-undangan atau ketetapan pemerintah terkait harga produksi gas.
"Terkait hal tersebut, untuk saat ini, kami belum melaksanakan penyesuaian harga gas. Adapun informasi yang kami sampaikan sebelumnya adalah dalam rangka memenuhi GCG dan ketentuan perjanjian jual beli gas (PJBG) antara PGN dan pelanggan industri," katanya dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (7/9/2023).
Dia menambahkan bahwa komersialisasi gas PGN kepada pelanggan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama adalah sumber pasokan gas, kedua adalah harga pasokan, dan ketiga adalah kontribusi volume masing-masing pasokan gas serta biaya midstream dan downstream infrastruktur gas bumi dalam menyalurkan produksi gas kepada pelanggan.
Komersialisasi gas tersebut juga bukan hanya terkait dengan tujuan saat ini, akan tetapi juga memastikan agar dapat mendukung keberlanjutan PGN sebagai mitra strategis Pemerintah dalam pengembangan infrastruktur gas bumi guna mendukung gas bumi sebagai energi transisi dan pencapaian net zero emission di tahun 2060.
"Kami menjalankan fungsi penyaluran gas bumi kepada pelanggan sesuai lingkup peran kami di midstream dan downstream. Sekiranya terdapat perubahan peraturan perundang-undangan atau ketetapan pemerintah mengenai harga gas, maka PGN akan mengacu pada perubahan tersebut,” ujar Rachmat.
Dalam pelaksanaan penyaluran gas bumi itu, PGN memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan keselarasan dengan kebijakan pemerintah dikarenakan penentuan harga gas hilir harus mengacu kepada Peraturan Menteri ESDM, SKK Migas, dan BPH Migas.
Rachmat menambahkan kegiatan usaha hilir gas bumi saat ini baik midstream dan downstream telah memasuki era baru, yang mana kegiatan hilir gas bumi diatur untuk mewujudkan pengelolaan gas bumi, yang efisien, rasional, dan transparan.
Dalam penetapan biaya transmisi dan niaga gas bumi berfasilitas, lanjutnya, PGN mengikuti Peraturan Menteri ESDM dan Peraturan BPH migas.
Beberapa peraturan mengenai biaya gas bumi antara lain Permen ESDM Nomor 06 Tahun 2016 mengenai alokasi gas bumi, pemanfaatan, serta harga beli dari hulu/KKKS, Peraturan BPH Migas Nomor 1 Tahun 2023 mengenai tarif pengangkutan, dan Permen ESDM Nomor 58 Tahun 2017 jo Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2019 terkait biaya niaga distribusi gas bumi.
(Dani Jumadil Akhir)
