Gawat! Indonesia Darurat Judi Online
JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyebut bahwa Indonesia saat ini dalam situasi darurat judi online.
Adapun Kominfo telah memblokir 2.760 rekening bank yang terkait dengan judi online pada 17-18 Oktober 2023.
BACA JUGA:
Wakil Menteri Kominfo, Nezar Patria mengatakan dalam tiga bulan terakhir, pemerintah sudah melakukan pemutusan lebih dari 440 ribu konten judi online, dengan kerugian mencapai Rp160 hingga Rp350 triliun.
“Kalau dilihat magnitude-nya, kita ini lagi perang menghadapi judi online, Indonesia masuk ke darurat judi online,” kata Nezar dalam Market Review IDX Channel, Selasa (24/10/2023).
BACA JUGA:
Nezar mengungkapkan banyak faktor yang menyebabkan judi online semakin marak di kalangan masyarakat.
Selain karena perkembangan internet yang semakin masif, para bandar judi online disebut selalu menyasar masyarakat kalangan menengah ke bawah.
Nezar melanjutkan, terdapat kondisi pemahaman masyarakat yang melihat bahwa judi online ini membawa keuntungan ekonomi.
Hal tersebut membuat orang terbuai mimpi menjadi kaya secara cepat.
BACA JUGA:
Namun yang tidak diketahui para pemain judi online, kemungkinan untuk menang akan semakin berkurang. Para pemain judi online hanya diberikan kesempatan menang satu dua kali.
“Kita berusaha menepis ini secara intens dan secara bersamaan kita memberikan pemahaman kepada masyarakat, bagaimana menggunakan aplikasi ini untuk kegiatan yang lebih baik. Kita juga sedang berkoordinasi bagaimana melakukan upaya yang lebih efektif karena situs ini militan sekali, mati satu tumbuh seribu,” jelasnya.
Lebih lanjut, Nezar menyebut dampak judi online di masyarakat sudah sedemikian luas. Hal ini, kata Nezar, tentu menjadi keprihatinan yang luar biasa. Di mana, Presiden Joko Widodo juga telah mengamanatkan untuk segera menangani dan menindak tegas semua aplikasi judi online.
“Dan kami dalam melakukan upaya menangkis judi online ini berkesimpulan, tidak bisa dilakukan secara business as usual karena urgensinya sudah darurat, jadi perlu koordinasi yang sifatnya cross border dengan negara tetangga,” pungkasnya.
(Zuhirna Wulan Dilla)
