JAKARTA – Presiden Jokowi menyebut pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) di Jakarta bukan proyek yang menguntungkan karena hasil keputusan politik. Menanggapi pernyataan tersebut, Direktur Utama PT MRT Jakarta Tuhiyat mengatakan bahwa pembangunan moda transportasi massal memang tak pernah menguntungkan bagi pemerintah.
Hal tersebut lantaran pemerintah harus menyediakan dan membangun moda transportasi massal bagi masyarakat yang menang merupakan tanggung jawab pemerintah terhadap rakyatnya.
"Bagi pemerintah memang rugi, karena itu infrastrukturnya yang harus disediakan dan dibangun oleh pemerintah. Dan di mana pun tidak ada yang laba untuk pemerintah," katanya dalam Konferensi Pers di Jakarta pada Kamis (26/10/2023).
Tuhiyat mengatakan bahwa jika hanya lihat untung rugi pembangunan transportasi massal. Maka bagi pihak MRT Jakarta ini adalah laba.
"Kenapa? Karena PSO (Public Service Obligation) nya jadi pendapatan saya, karena Jakarta membayarkan itu untuk warga, bukan membayar MRT," katanya.
"Misalnya saya naik dari Lebak Bulus ke HI, kan yang saya bayar Rp14 ribu, tapi sebetulnya secara ekonomi saya harus membayar Rp31 ribu. Jadi ada Rp17 ribu yang dibayarkan pemerintah untuk masyarakat," tambahnya.
(Dani Jumadil Akhir)