JAKARTA - Direktur Jendral Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Rachman Arief Dienaputra menyatakan bahwa penggunaan tenaga kerja konstruksi asing di pada proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal sangat selektif.
Hal itu bertujuan untuk meminimalisir penggunaan tenaga kerja asing, sehingga masyarakat atau tenaga kerja konstruksi lokal juga bisa mendapatkan 'kue pembangunan' dari adanya proyek pembangunan ibu kota baru.
"Saya kira sangat selektif (menggunakan TKA), kita mendatang dari luar yang memang kita tidak bisa, kita datangkan," ujar Arief saat ditemui pada acara Konstruksi Indonesia 2023 di JIExpo Kemayoran, Jumat (3/11/2023).
Menurutnya pembangunan IKN ini memang bakal menjadi percontohan bagi pembangunan-pembangunan kota di Indonesia. Pasalnya proyek ibu kota baru itu telah di rancang untuk menjadi kota pintar, modern, dan berkelanjutan.
Pembangunan kota pintar pun belum banyak contohnya pada pembangunan kota di Indonesia. Sehingga pengalaman tenaga kerja konstruksi di Indonesia pun akhirnya juga belum banyak terbentuk untuk membangun kota tersebut. Namun demikian,
Maka itu, Arief mengtakan saat ini pihaknya terus melakukan dan memberikan pelatihan bagi para tenaga kerja konstruksi di Indonesia terutama yang akan dikirimkan atau yang sedang bekerja di IKN. Hal tersebut diharapkan menjadi upaya untuk meminimalisir penggunaan tenaga kerja konstruksi asing di IKN.
"Apa yang tidak kita miliki, tidak kuasai ya mungkin kita datangkan mereka (TKA), kalau sudah kita kuasai kan tidak perlu, karena mostly teknologi kita kuasai," kata Arief.
Sekedar informasi tambahan, pada periode 2023-2024 ini, Ditjen Bina Konstruksi bakal mengirim tambahan 3.000 tenaga kerja konstruksi ke IKN. Bahkan 3.000 tenaga kerja tersebut juga sudah mengantongi sertifikat dari Kementerian PUPR.
"Program IKN kita ada khusus program, memang difokuskan untuk tenaga kerja konstruksi (TKK) yang akan ke IKN maupun yang di IKN. Total 2023 - 2024 sekitar 3.000 TKK akan ke IKN," pungkasnya.
(Taufik Fajar)