Suntik Mati PLTU hingga Tambahan Subsidi Motor Listrik Jangan Sampai Bebankan APBN
JAKARTA – Rencana pemerintah untuk suntik mati PLTU hingga subsidi motor listrik jangan sampai membebankan APBN. Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menegaskan Pemerintah agar jangan mau didikte oleh pihak asing dan memboroskan APBN terkait dengan implementasi program net zero emission (NZE) tahun 2060.
Dia pun meminta Pemerintah untuk mengukur lebih dahulu mengenai kemampuan dan bertahap mengimplementasikan program tersebut agar tidak membahayakan keuangan negara.
Diungkapkannya, program yang memiliki dampak strategis seperti suntik mati PLTU dengan menggunakan dana APBN; subsidi APBN pembelian kendaraan listrik baru; pemberian keringanan TKDN untuk impor komponen barang/mesin terkait pembangkit EBET; atau juga liberalisasi transmisi listrik PLN melalui skema power wheeling, harus dievaluasi sungguh-sungguh. Menurutnya, harena hal itu lantaran ujung-ujungnya dapat merugikan masyarakat dan kepentingan nasional.
Dia mengatakan di Inggris saja implementasi NZE dilakukan dengan bertahap. Ketika kesulitan mendapatkan gas dari Rusia, mereka tetap mendahulukan kepentingan nasional mereka yaitu dengan menghidupkan kembali pembangkit listrik batu bara.
“Jangan sampai kepentingan nasional dalam menyejahterakan rakyat, melalui penyediaan tarif listrik murah, termasuk kemandirian bangsa, malah yang dikorbankan dalam implementasi NZE ini," jelas Mulyanto dalam rilisnya usai melaksanakan rangkaian kunjungan kerja perorangan Anggota DPR RI di London, 11 November 2023.
Menurutnya, terkait implementasi NZE ini, Pemerintah harus menyusun program yang kreatif, sehingga jangan asal jalan pintas saja.
"Proposal PLN untuk mereduksi emisi karbon PLTU melalui skema pengurangan capacity factor (CF), misalnya. Ini lebih realistis dari sisi pendanaan, ketimbang program pensiun dini PLTU yang menggunakan dana APBN," jelasnya.
Mulyanto juga meminta Pemerintah jangan memboroskan dana APBN di saat keuangan negara sedang kembang-kempis, baik untuk suntik mati PLTU ataupun subsidi kendaraan listrik. Sebab yang berkepentingan terhadap program NZE ini bukan hanya Indonesia, tetapi negara-negara lain. Biaya transisi energi ini semestinya ditanggung bersama.
“Masak kita harus merogoh kocek sendiri dari APBN untuk program yang bersifat global seperti ini?,” tegas Mulyanto.
Mulyanto pun mengaku khawatir kalau pendekatan seperti ini berlanjut APBN kita akan jebol, pembiayaan sektor lain terbengkalai. "Ujung-ujungnya tarif listrik naik dan masyarakat lagi yang dirugikan," pungkasnya.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
