Pembiayaan Pembangunan IKN Tembus Rp100 Triliun hingga 2023
JAKARTA - Pembiayaan proyek ibu kota baru baru itu tidak hanya bersumber dari kas negara atau APBN, tapi juga melibatkan pembiayaan dari para investor baik dari luar maupun dalam negeri.
Agar tidak membebani kas negara, maka Pemerintah berkomitmen menggunakan APBN hanya 20% atau sekitar 89,4 triliun dari total proyeksi kebutuhan pembiayaan sebesar Rp466 triliun, sedang 80% sisanya akan dicarikan pembiayaan dari investor swasta, BUMN, serta BUMD.
Catatan MNC Portal, Sabtu (25/11/2024) hingga bulan Desember mendatang setidaknya lebih dari Rp100 triliun pembiayaan yang masuk untuk membangun proyek ibu kota baru tersebut, baik pembiayaan melalui APBN untuk pembangunan infrastruktur dasar, maupun para investor untuk membangun fasilitas penunjang kota.
Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan hingga saat ini setidaknya sudah terkontrak 82 paket pekerjaan menggunakan anggaran tahun 2023 untuk pengerjaan beberapa proyek infrastruktur dasar di IKN, termasuk kantor-kantor Pemerintahan.
Total APBN yang digelontorkan untuk mengontrak 82 paket tersebut sebesar Rp60,37 triliun. Adapun rincian paketnya terdiri dari 15 paket proyek sumber daya air, 27 paket pekerjaan bina marga, 32 paket di sektor cipta karya, dan 8 proyek perumahan.
