JAKARTA - Pengecekan QR code dan nopol kendaraan menjadi salah satu SOP dalam pengisian BBM subsidi. Namun, terjadi penggunaan QR code berulang oleh lebih dari satu kendaraan yang dilakukan oleh operator.
Anggota Komite BPH Migas, Abdul Halim dan Harya Adityawarman menekankan bahwa operator memiliki peran penting dalam penyaluran BBM subsidi.
“QR code yang tidak sesuai dengan nopol kendaraan tidak boleh dilayani pengesisan BBM Subsidi dan segera dilakukan pemblokiran,” ungkap Hamim, dikutip dari Antara.
Harya Adityawarman juga mengungkapan BPH Migas, PT Pertamina Patra Niaga dan SPBU harus saling berkomitmen dalam memberikan BBM subsidi bagi pihak yang berhak. Modus dari penyelewengan ini juga harus segera ditanggapi karena barang subsidi memiliki sifat jumlah yang terbatas, harga sama dan penggunanya telah diatur.
Upaya yang dapat dilakukan dalam menindaklanjuti hal ini yaitu dengan memasang CCTV di tempat strategis. Peran Aktif operator dalam memberitahukan ketidak sesuaian QR code dan melaporkannya juga menjadi upaya yang harus dilakukan.