Cara dan Syarat bagi UMKM yang Mau Produksi Batik Haji

JAKARTA - Ini cara dan syarat bagi UMKM yang mau ikut produksi seragam batik Haji 2024. Kementerian Agama mengajak pelaku UMKM memproduksi seragam batik haji 2024.

Produksi seragam batik haji Indonesia hanya dapat dilakukan oleh Industri Kecil Menengah (IKM) atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang memenuhi persyaratan di bidang kerajinan batik dan telah mendapatkan hak izin produksi dari Kementerian Agama. Hal ini dijelaskan oleh Juru Bicara Kementerian Agama Anna Hasbie, sesuai dengan arahan Menag Yaqut Cholil Qoumas.

Baca Juga:

Bapanas: Cadangan Beras Pemerintah Tembus 4 Juta Ton

BACA JUGA:

Kemenag Usul Kenaikan Setoran Awal Biaya Haji Rp40-50 Juta per Jamaah

“Kami mengundang para pelaku IKM dan atau UMKM yang telah memenuhi persyaratan di bidang kerajinan batik untuk mengajukan permohonan izin produksi ke Kementerian Agama. Pengajuan dilakukan melalui aplikasi Pusaka Superapps dengan mengakses menu Pendaftaran Izin Produksi Batik Haji,” ujar Anna Hasbie di Jakarta, Jumat, 15 Desember 2023.

Anna menambahkan, surat permohonan diajukan secara tertulis,  ditandatangani pimpinan IKM dan atau UMKM dan ditujukan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah cq. Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri.

BACA JUGA:

Catat, Ini Tanggal Pelunasan Biaya Haji Khusus 2024

Adapun Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang nantinya akan menetapkan hak izin produksi seragam batik Jemaah Haji Indonesia setelah IKM dan atau UMKM memenuhi persyaratan.

Berikut persyaratan izin produksi IKM dan atau UMKM:

1. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang memenuhi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020 Nomor 13134 (Industri Batik);

2. memiliki standarisasi bahan baku dan teknologi proses produksi;

3. Memiliki atau dalam proses sertifikasi batikmark;

4. Memiliki atau dalam proses sertifikasi halal yang telah diajukan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH);

5. Memiliki workshop atau tempat kerja untuk memproduksi; dan

6. Memiliki bukti kemampuan produksi batik cap.

1. IKM dan/atau UMKM mengajukan surat permohonan secara tertulis yang ditandatangani oleh pimpinan IKM dan/atau UMKM ditujukan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah cq. Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri dengan melampirkan persyaratan:

1. fotokopi KTP pimpinan IKM dan/atau UMKM;

2. Nomor Induk Berusaha (NIB) yang memenuhi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020 Nomor 13134 (Industri Batik);

3. surat pernyataan bermaterai yang menerangkan bahwa:

1. memiliki standarisasi bahan baku dan teknologi proses produksi;

2. memiliki atau dalam proses sertifikasi batikmark;

3. memiliki atau dalam proses sertifikasi halal yang telah diajukan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH);

4. memiliki workshop atau tempat kerja untuk memproduksi; dan

5. memiliki bukti kemampuan produksi batik cap.

1. Lampiran dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan dalam bentuk portable document format (pdf) dari dokumen asli melalui email atau penyerahan berkas dokumen secara langsung.

Verifikasi dan Validasi Dokumen

1. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah melakukan verifikasi administrasi permohonan pengajuan IKM dan/atau UMKM.

2. Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap dokumen telah dinyatakan lengkap, Direktorat Jenderal dapat melakukan validasi lapangan.

3. Validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b meliputi: 1) pemeriksaan keabsahan dokumen; dan 2) pembuktian lapangan.

4. Dalam pelaksanaan validasi dapat melibatkan instasi/lembaga yang terkait dengan izin produksi.

5. Dalam hal hasil verifikasi dan/atau validasi terdapat dokumen yang tidak sah dan/atau ditemukan ketidaksesuaian dokumen dengan fakta lapangan, Tim menolak permohonan.

6. Dalam hal hasil verifikasi dan/atau validasi dinyatakan sah dan sesuai persyaratan, Tim menerima permohonan izin Produksi.

7. Hasil verifikasi dinyatakan dalam berita acara verifikasi.

Penetapan Perizinan

1. Pemberian izin bagi setiap IKM dan/atau UMKM untuk memproduksi batik bagi jemaah Haji ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

2. Dalam hal IKM dan/atau UMKM tidak lagi memproduksi seragam batik Jemaah Haji Indonesia, harus melaporkan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Pencabutan Izin Produksi

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah mencabut izin produksi dalam hal:

1. IKM dan/atau UMKM yang melanggar ketentuan hak izin produksi yang telah ditetapkan maka penggunaan hak izin produksi seragam batik Jemaah Haji.

2. Berdasarkan hasil validitasi terdapat dokumen yang tidak sah dan/atau ditemukan ketidaksesuaian dokumen dengan fakta lapangan.

3. IKM dan/atau UMKM tidak lagi memproduksi seragam batik Jemaah Haji Indonesia

Distribusi Seragam Batik Jemaah Haji Indonesia

Distribusi seragam batik Jemaah Haji Indonesia dilakukan oleh BPS Bipih kepada Jemaah Haji yang telah melunasi setoran Bipih tahun berjalan.

Baca Selengkapnya: UMKM Mau Ikut Produksi Seragam Batik Haji 2024? Ini Cara dan Syaratnya