Sri Mulyani Sebut APBN 2023 Mampu Jaga Stabilitas Harga dan Pertumbuhan Ekonomi
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengapresiasi pengelolaan kas negara yang baik sampai dengan hari ini namun masih ada tantangan yang harus dihadapi.
Menurutnya, peran strategis APBN semakin nyata dirasakan di tengah tantangan ketidakpastian global. APBN mampu berperan menjadi peredam benturan (shock absorber) atas risiko-risiko yang dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat.
Kondisi global yang sedang terjadi seperti konflik geopolitik, gejolak ekonomi, dan perubahan iklim membawa dampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi global yang berdampak pada kondisi ekonomi Indonesia.
Oleh karena itu, Menkeu menilai, tantangan ke depan adalah bagaimana mengelola APBN secara lebih optimal.
APBN juga menjadi instrumen dalam menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi, dimana belanja negara diarahkan untuk dapat meningkatkan produktivitas seperti subsidi bunga pembiayaan kredit usaha rakyat dan pembangunan infrastruktur untuk mendorong konektivitas antardaerah.
Selain itu, belanja negara juga diarahkan untuk dapat menjaga daya beli masyarakat melalui bantuan sosial, subsidi energi, dan transfer ke daerah. Hal ini berdampak pada tingkat inflasi yang terjaga dan laju pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan dapat mencapai kisaran 5%.
Capaian tersebut merupakan hasil dari kerja sama dan koordinasi dalam pelaksanaan anggaran negara oleh berbagai pihak. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Ditjen Perbendaharaan berperan dalam melakukan penyaluran belanja negara, termasuk mengelola kas negara untuk memastikan kelancaran program pembangunan.
Selain itu, Kemenkeu juga menguatkan peran Regional Chief Economist dan Financial Advisor dalam memberikan rekomendasi kebijakan kepada stakeholders untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran yang dapat memberikan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi.
Implementasi Regional Chief Economist menunjukkan bahwa Kemenkeu hadir sebagai intellectual fiscal leaders dan knowledge centre dalam melakukan analisis perekonomian regional, dengan harapan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Ditjen Perbendaharaan dapat terus menguatkan regional economist bersama dengan kanwil-kanwil yang lain, karena ini merupakan salah satu bentuk kita untuk makin menciptakan demokrasi yang sehat, bagaimana kita semuanya bisa terus menjelaskan mengenai operasi APBN, #uangkita, uang yang kita collect berdasarkan undang-undang dan kita belanjakan," ungkap Menkeu.
Selain itu, dalam rangka menjaga dan melanjutkan peran APBN sebagai instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan, kebijakan fiskal 2024 disusun untuk melanjutkan reformasi fiskal secara holistic.
Baca Selengkapnya: APBN 2023 Terjaga, Sri Mulyani: Tantangannya Bagaimana Mengelola Cash Secara Optimal
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
