Minta Restu Jokowi, Ternyata Ini Alasan Luhut Mau Naikkan Pajak Motor Bensin
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan rencana pemerintah menaikkan pajak motor bensin atau kendaraan mesin pembakaran internal (ICE).
Pemerintah saat ini tengah mempertimbangkan untuk menaikkan pajak kendaraan non elektrifikasi.
“Mobil listrik merupakan bagian penting dari upaya untuk melakukan transisi energi nasional. Mengindikasi perubahan iklim dan memastikan ketahanan energi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia,” kata Luhut dalam rekaman video, Kamis (18/1/2024).
Luhut menegaskan bahwa pemerintah juga akan mencanangkan pengetatan emisi gas buang seperti penerapan teknologi Euro 4 dan Euro 5. Terutama, dia mengungkapkan saat ini pemerintah sedang mematangkan peningkatan pajak sepeda motor.
“Tadi kita juga rapat, dan pemerintah tengah menyiapkan kebijakan menaikkan pajak untuk sepeda motor konvensional, sehingga nanti itu bisa subsidi ongkos-ongkos seperti LRT atau kereta cepat,” ujarnya.
Dalam penerapannya, Luhut juga menyampaikan pemerintah akan mempersiapkan infrastruktur penitipan kendaraan. Hal ini guna mengurangi penggunaan kendaraan saat menuju ke kota-kota besar dan akan beralih menggunakan transportasi umum.
Namun, Luhut mengatakan kebijakan ini akan terus dikaji karena akan bukan merupakan kebijakan yang disenangi oleh masyarakat. Untuk itu, seluruh pihak terkait akan terus melakukan pertemuan demi menemukan solusi terbaik.
“Dan juga tadi langkah-langkah lain yang sedang kita rumuskan nanti, kita akan dengarkan laporan sehingga nanti minggu berikutnya akan kami bawa ke ratas (rapat terbatas) dan kita dengar keputusan dari Bapak Presiden,” ucap Luhut.
Diterapkannya kebijakan tersebut, diharapkan masyarakat dapat beralih ke kendaraan listrik atau menggunakan transportasi umum. Hal ini diyakini dapat menekan polusi yang semakin memburuk di kota-kota besar Indonesia dan mengurangi kepadatan lalu lintas.
“Hal-hal semacam itu saya kira sangat penting. Tidak hanya berbicara, tidak hanya mengkritik saja, karena tidak mudah setelah kami rapat berapa bulan terakhir ini kita sudah menemukan simpul-simpul masalah yang harus diselesaikan. Saya pikir ini kesempatan yang bagus untuk membuat Jakarta lebih bersih, membuat kita lebih sehat dan akan mengurangi subsidi berobat yang sampai Rp 10 triliun,” ujarnya.
(Dani Jumadil Akhir)
