Erick Thohir Minta Pertamina Ikut Kelola Blok Migas Andaman
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir ingin Pertamina ikut mengelola blok migas Andaman. Seperti diketahui, ada potensi sumber gas besar (giant discovery) di Blok Andaman yang berada 100 kilometer Sumatera bagian utara.
Erick pun mengungkapkan agar perusahaan milik Indonesia, PT Pertamina bisa ikut dalam pengelolaan potensi gas di Blok Andaman.
“Sekarang kita lagi bicara kalau bisa Pertamina ikutan,” ungkap Erick usai pertemuan dengan Menteri Energi dan Infrastruktur Uni Emirat Arab (UEA), Suhail Mohamed Al Mazrouei dalam pertemuan tingkat menteri, di Hotel Four Seasons Hotel, Jakarta Selatan, Kamis (1/2/2024).
Erick memastikan bahwa dengan adanya kerjasama khususnya investasi luar negeri dengan BUMN dari sektor privat bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.
“Ya tapi kembali kita bukan berarti mengkotomi investasi luar negeri, BUMN kita samalah, siapa yang kita bisa berkolaborasi dari luar negeri dari private sektor untuk membangun ya kesejahteraan masyarakat ya itu yang kita prioritaskan,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Energi dan Infrastruktur UEA, Suhail Mohamed Al Mazrouei mengatakan terkait penemuan cadangan gas alam di Blok Andaman. Dengan penemuan ini, Suhail mengatakan diharapkan bisa mendukung Indonesia untuk perbanyak lapangan pekerjaan.
“Dan penemuan ini memberikan kita harapan untuk masa depan. Kami akan melanjutkan (eksplorasi) dari temuan itu. Dan kami berharap semoga kami bisa menemukan lebih banyak sumber, yang mana bisa mendukung ekonomi indonesia dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat,” tuturnya.
Seperti diketahui, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Mubadala Energy, perusahaan asal UEA akhir tahun 2023 mengumumkan penemuan besar cadangan gas bumi in place di Wilayah Kerja (WK) South Andaman dengan potensi lebih dari 6 triliun kaki kubik (TCF atau trillion cubic feet).
Temuan gas jumbo ini berasal dari Sumur Eksplorasi Layaran-1. Wilayah Kerja South Andaman merupakan WK migas yang dilelang pada 2018 dan baru diteken kontrak pengelolaannya oleh Kementerian ESDM dan Mubadala Energy pada Februari 2019 dengan menggunakan mekanisme kontrak gross split.
(Feby Novalius)
