JAKARTA - Penyaluran bantuan sosial (bansos) 10 kilogram untuk 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) akan dihentikan oleh pemerintah. Kebijakan ini telah dikonfirmasi oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi memberikan instruksi kepada Perum Bulog untuk menghentikan sementara penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk bantuan pangan beras pada 8-14 Februari 2024 di seluruh wilayah.
Berikut ini Okezone telah merangkum fakta-fakta mengenai bansos beras yang dihentikan, ditulis pada Minggu (11/2/2024).
1. Pertimbangan Dihentikan
Otoritas akan menyetop sementara waktu distribusi bansos beras 10 kilogram sejak 11-14 Februari 2024. Adapun pertimbangan utamanya adalah pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) yang mulai digelar pada 14 Februari tahun ini.
“Sedang dipertimbangkan untuk dihentikan sementara di hari tenang tanggal 11 Februari sampai dengan pencoblosan 14 Februari 2024,” ujar Arief saat dihubungi MNC Portal.
2. Dihentikan Sementara
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menjelaskan, tanggal 8-9 Februari 2024 merupakan libur. Kemudian di 10 Februari 2024 terakhir masa kampanye dan 11-13 Februari 2024 merupakan hari tenang dan 14 Februari 2024 hari pencoblosan.
"Dihentikan sementara untuk menghormati Pemilu dan pemutakhiran data," jelas Arief kepada Okezone.com.
3. Penyaluran akan Segera Dilakukan Kembali
Arief menjelaskan dirinya mengakui bahwa penyaluran bantuan pangan sangat diperlukan masyarakat. Oleh karena itu, Arief menegaskan bahwa penyaluran akan segera dilakukan kembali pada 15 Februari 2024.
“Menegaskan bahwa program ini sudah terencana sudah lama dan tidak terkait Pemilu," ujarnya.
4. Bansos Sudah Direncanakan
Arief juga mengatakan bahwa bantuan pangan beras ini sangat efektif menahan kenaikan harga akibat turunnya produksi beras. Bantuan pangan beras ini sudah direncanakan jauh-jauh hari dan sangat diperlukan masyarakat berpenghasilan rendah.
"Bantuan pangan beras ini sangat efektif menahan kenaikan harga akibat turunnya produksi beras," kata Arief.
5. Sesuai Kebutuhan Masyarakat
Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Cak Imin, menyoroti keputusan pemerintah untuk menghentikan sementara penyaluran bansos. Menurutnya, jadwal penyaluran bansos seharusnya berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, bukan ditentukan oleh pertimbangan politik.
“Jadi jadwal bansos sesuai dengan kebutuhan rakyat bukan bansos sesuai jadwal politik, nah itu saya sangat berharap sesuai dengan nafsu politik itu memang harus hati-hati,” ujarnya.
(Feby Novalius)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.