Makan Siang Gratis dari Anggaran, Menu hingga Daftar Penerimanya
JAKARTA - Pengamat pertanian mengatakan program makan siang gratis yang diusung oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming akan bergantung pada impor bahan pangan. Lantaran, kapasitas produksi Indonesia yang belum mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.
"Program ini harus diimbangi dengan peningkatan produksi pangan, kalau tidak, saya yakin akan bergantung pada impor. Dengan kondisi sekarang saja, kita tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan," kata Koordinator Koalisi Rakyat Kedaulatan Pangan (KRKP), Said Abdullah dikutip BBC Indonesia, Rabu, 28 Februari 2024.
Padahal, Prabowo-Gibran mengklaim bahan pangannya "akan dipasok dari petani lokal".
Perlu diketahui, Program makan siang gratis ini ditargetkan masuk ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Anggaran program ini ditaksir mencapai mencapai Rp450 triliun.
Ekonom dari Institute for Development of Economic and Finance (Indef) mengkritik anggaran besar itu, lantaran berisiko membebani keuangan negara.
Sementara itu, Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) yang fokus pada isu kesehatan masyarakat-- meragukan program sebesar itu efektif untuk mencapai target utamanya, yakni perbaikan gizi dan meningkatkan sumber daya manusia (SDM).
Meski demikian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan makan siang gratis menjadi salah satu yang dibahas dalam rapat soal Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPFK) 2025.
Sejauh ini, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Gibran memperhitungkan bahwa program ini membutuhkan anggaran sekitar Rp450 triliun untuk berjalan penuh pada 2029.
Namun untuk tahap awal program ini, yang rencananya akan dimulai pada 2025, butuh anggaran sekitar Rp100 triliun-Rp120 triliun.
Dalam keterangannya kepada media, Budiman Sudjatmiko mengatakan butuh alokasi anggaran sebesar Rp50 triliun-Rp60 triliun dari total kebutuhan pembiayaan sebesar Rp100 triliun-Rp120 triliun pada tahun pertama program ini dimulai.
Sementara itu, program makan siang gratis apabila telah berjalan penuh membutuhkan anggaran sebesar Rp450 triliun. Itu berarti setara dengan 13,5% dari APBN 2024 yang berjumlah Rp3.325 triliun.
Jika makan siang gratis nantinya dibiayai seutuhnya oleh APBN, program tersebut akan menjadi beban anggaran terbesar setelah pendidikan dan perlindungan sosial.
Padahal anggaran pendidikan yang porsinya sudah mencapai 20% dari APBN saja masih belum mumpuni untuk menuntaskan persoalan pendidikan di dalam negeri.
Menurutnya, program ini secara sekilas memang terlihat “berpihak” pada rakyat dan populis. Namun Esther mengingatkan bahwa ada risiko jangka panjang yang dapat membebani keuangan negara.
Namun, salah satu solusi untuk menutupi defisit itu adalah dengan menambah utang yang akan menjadi beban jangka panjang. Opsi lainnya, menurut Esther, pemerintah bisa mencetak lebih banyak uang. Namun, itu akan memicu inflasi.
Rencana untuk mengefektifkan anggaran subsidi BBM agar lebih tepat sasaran pun perlu dilakukan secara berhati-hati. Sebab dampaknya bisa memicu inflasi dan kenaikan biaya hidup.
