Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Jurus Luhut Bersih-Bersih Korupsi Timah Usai Kasus Harvey Moeis Rp271 Triliun

Atikah Umiyani , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |21:15 WIB
Jurus Luhut Bersih-Bersih Korupsi Timah Usai Kasus Harvey Moeis Rp271 Triliun
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menilai kasus korupsi tata niaga timah yang menyeret nama suami Sandra Dewi, Harvey Moeis hingga Crazy Rich Helena Lim bisa menjadi pembelajaran besar Indonesia.

Kementerian ESDM sendiri telah meluncurkan Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA) untuk meningkatkan tata kelola di sektor mineral dan batubara. Ia bilang, nikel dan timah rencananya juga akan diintegrasikan dalam SIMBARA tersebut.

"Saya sangat menyayangkan praktik kasus korupsi timah yang terjadi kali ini, mengingat kami sedang menyempurnakan SIMBARA sehingga mampu mengintegrasikan seluruh data pertambangan di Indonesia. Tetapi hal ini sekaligus menjadi pembelajaran bagi kami semua untuk segera merampungkan digitalisasi satu data minerba tersebut," jelas Luhut dikutip dari instagram pribadinya @luhut.pandjaitan, Kamis (4/4/2023) malam.

Menurut Luhut, apabila data terkait timah dan barang tambang lainnya sudah diintegrasikan ke dalam SIMBARA, maka seluruh proses tata kelola dari mulai single identity dari wajib pajak dan wajib bayar, proses perizinan tambang, rencana penjualan, verifikasi penjualan, pembayaran PNBP, serta ekspor dan pengangkutan atau pengapalan, dan devisa hasil ekspor bisa diawasi secara realtime oleh lintas Kementerian dan Lembaga.

"Dengan demikian tata kelola pemerintahan di Indonesia yang sebelumnya terpecah-pecah, bisa jadi lebih terintegrasi sehingga tidak terjadi overlapping dan kesimpangsiuran informasi yang menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi seperti kasus korupsi timah yang menyebabkan kerugian negara," tutur Luhut.

Luhut berharap, dalam dua kedepan SIMBARA akan segera diperbaharui dengan memamsukkan data terkait timah dan komoditas lainnya sesuai dengan arahan dari Presiden JOkowi mengenai penyelesaian “Gov-tech”, yaitu digitalisasi di seluruh sektor pemerintahan.

"Dengan begitu bukan hanya efisiensi dan efektivitas pelayanan saja yang mampu dicapai, tetapi juga penerimaan negara bisa bertambah serta yang paling penting adalah mencegah praktik korupsi yang selama ini marak terjadi di sektor industri pertambangan," tukas Luhut.

Diberitakan sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam menyinggung Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dan jajaran yang seakan tidak mengetahui perihal aliran dana ratusan triliun ke kantong suami Sandra Dewi hingga Helena Lim berkaitan dengan kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahn 205-2022.

Halaman:
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement