5 Fakta BSD dan PIK Jadi PSN, Ternyata Rekomendasi Sandiaga dan Budi Gunadi
JAKARTA - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengungkapkan soal proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 dan pengembangan kawasan terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) yang masuk Proyek Strategis Nasional (PSN) 2024.
Susi menjelaskan, masuknya Proyek PIK 2 ini merupakan rekomendasi dari Menteri Parekraf Sandiaga Uno. Hal ini sejalan dengan pengembangan pariwisata hijau yang digagas mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut.
"Nah yang PIK itu dari Menteri Parekraf karena itu bagian dari green destination, menyanggah, jadi bukan kawasan PIK itu," tutur Susi ketika ditemui di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa, 2 April 2024.
Berikut 5 fakta BSD dan PIK jadi PSN, Senin, (8/4/2024).
1. Alasan PIK jadi PSN
Menurut Susi, hal itu lantaran di kawasan PIK 2 terdapat ekosistem mangrove yang harus di jaga kelestariannya. Ia bilang, saat ini proses pembangunan proyek PSN untuk PIK 2 juga masih menunggu Peraturan Menteri Perekonomian (Permenko).
"Yang teman-teman pertanyakan yang PIK itu bukan kawasan (pemukiman) PIK yang dia dari dulu itu, di situ ada yang namanya coastal development (pembangunan pesisir) yang ada mangrovenya, ada green destination lah. Makanya kan gini, 1 PSN itu harus ada 1 rekomendasi khusus dari menteri teknis sesuai sektor dan bidangnya," jelas Susi.
2. BSD Direkomendasikan Menkes
Penetapan pengembangan kawasan terpadu BSD merupakan rekomendasi dari Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.
"BSD juga begitu, bukan kawasan perusahan BSD nya tapi di situ dari Menteri Kesehatan sudah menerbitkan rekomendasi untuk sektor kesehatan khususnya di situ ada research biomedical. Tapi diluar itu ada kegiatan pendidikan dan sebagainya. Jadi bukan kawasan BSD nya hanya sekitar 56 hektare yang khusus nanti sesuai dengan rekomendasi teknis menteri," ujar Susi.
3. Tidak Semua PSN Dapat Anggaran APBN
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjelaskan tidak semua PSN tersebut serta-merta mendapatkan pendanaan dari APBN.
Sebab peralihan status PSN sekaligus merubah metode proyek yang sebelumnya solicited (prakarsa pemerintah) menjadi unsolicited (prakarsa badan usaha).
4. Hanya Minta Status
"Belum tentu APBN, kalau misalnya Harbour Road II Jakarta Utara, itu hanya minta status, tapi semuanya dia (badan usaha), karena dulu unsolicited, yang lainnya tetap tidak ada costnya, itu kalau di PUPR," ujar Menteri Basuki di Gedung DPR, Senin, 1 April 2024.
5. PIK dan BSD Sudah Masuk Kesepakatan
Basuki mengaku untuk proyek PIK 2 dan pengembangan BSD sudah masuk dalam kesepakatan dalam sidang kabinet. Pengembangan proyek tersebut masuk dalam unsolicited yang diprakarsai dan didanai oleh pelaku usaha.
(Dani Jumadil Akhir)
