Apakah Tapera untuk Biayai Makan Siang Gratis atau IKN? Ini Jawabannya
JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan bahwa tabungan perumahan rakyat (Tapera) tidak ada hubungannya dengan pembiayaan makan siang gratis atau pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Tapera ini tidak ada hubungannya dengan APBN, tidak ada upaya pemerintah untuk membiayai makan siang gratis apalagi untuk IKN. Semuanya sudah ada anggarannya," tegas Moeldoko di Kantor KSP, Jakarta, Jumat (31/5/2024).
Moeldoko meyakini bahwa dana Tapera akan dikelola secara tranparan dengan hadirnya Komite. "Transparansi ada komite dipimpin Menteri PUPR, anggotanya menteri keuangan menteri tenaga kerja OJK dan badan profesional," kata Moeldoko.
Moeldoko juga menyebut bahwa pengelolaan dana Tapera akan dikelola baik dan aman dengan hadirnya Komite Tapera. Komite Tapera sendiri bertanggung jawab untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan umum serta strategi pengelolaan Tapera.
Komite Tapera terdiri dari lima anggota, yaitu Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, serta para profesional.
"Berikutnya membangun sistem pengawasan untuk menjamin dana dikelola dengan baik, akuntabel dan transparan. kita hadirkan OJK, di situ ada komite tapi OJK juga punya fungsi pengawasan," kata Moeldoko.
Moeldoko mewanti-wanti agar BP Tapera dapat mengelola dana dengan baik tidak seperti Asabri. "Nah ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman, jangan sampai terjadi seperti Asabri," tegasnya.
Moeldoko menyebut bahwa pengelolaan dana untuk Asabri tidak bisa disentuh sekalipun dirinya menjabat sebagai Panglima TNI.
"Ini uang prajurit saya masa saya nggak tahu gimana sih ini, bayangkan. Panglima TNI punya anggota 500 ribu prajurit nggak boleh nyentuh Asabri," kata Moeldoko.
"Akhirnya kejadian seperti kemarin kita nggak ngerti, gitu," sambungnya.
Moeldoko meyakini dengan adanya Komite Tapera, pengelolaan dananya akan tranparan dan akuntabel. "Nah ini dengan dibentuknya komite ini saya yakin nanti akan pengelolaannya akan lebih transparan, akuntabel, enggak bisa macam-macam karena semua betul betul investasi akan dijalankan, pasti akan dikontrol dengan baik. Minimum oleh para komite dan secara umum oleh OJK," kata Moeldoko.
Selain itu, Moeldoko berharap masyarakat dapat memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk memikirkan ata terbaik dalam memenuhi kebutuhan rakyat khususnya rumah.
"Ke depan pemerintah akan mengedepankan komunikaai dan dialog dengan masyarakat dan dunia usaha. Kita masih ada waktu sampai 2027 jadi ada kesempatan untuk konsultasi enggak usah khawatir," tandasnya.
(Dani Jumadil Akhir)
