JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan anggaran kementerian terkena pemblokiran Rp329,65 miliar.
Padahal realisasi anggaran di kementeriannya per 12 Juni 2024 telah mencapai Rp1,05 triliun atau setara 48,6% dari total anggaran 2024 yang senilai Rp2,16 triliun.
"Anggaran 2024 itu adalah Rp2,1 triliun. Realisasinya sudah 48,6%. Dan di luar 48,6% ada 16,7% yang diblokir," jelasnya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/6/2024).
Asal tahu saja, pemblokiran anggaran sebesar Rp329,65 miliar itu merupakan kebijakan automatic adjustment yang dilakukan Kementerian Keuangan di bawah arahan Menteri Sri Mulyani senilai Rp119,65 miliar. Dia juga bilang, saat ini sedang tahap buka blokir melalui surat Kementerian PPN/Bappenas tertanggal 6 Juni 2024.
"Kemudian ada pula anggaran yang masih diblokir senilai Rp210 miliar untuk peningkatan ekosistem kedirgantaraan melalui pengembangan pesawat N219 Amphibi. Anggaran ini akan dikembalikan kepada Kemenkeu untuk dilaksanakan oleh kementerian teknis sebesar Rp53,2 miliar," tuturnya.
Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini, Suharso juga meminta dukungan kepada Komisi XI DPR RI untuk menambah anggaran 2025 di kementeriannya sebesar Rp804,47 miliar dari pagu indikatif yang dipatok dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebesar Rp1,97 triliun.
Suharso menuturkan, penambahan anggaran itu mayoritas untuk membiayai gaji dan operasional pegawai baru di Kementerian PPN/Bappenas sebanyak 1.997 orang dengan nilai usulan tambahan sebesar Rp597,52 miliar. Pegawai baru itu merupakan hasil rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) pada 2024.
"Kami mengajukan permohonan usulan tambahan (anggaran), boleh dong usulan tambahan, usulan tambahan ini terutama karena gaji pegawai. Jadi sebenarnya kami lebih ke gaji pegawai, karena gaji pegawai kami untuk 2024 akan ada 1.997 orang tambahan sehingga semuanya ada Rp 597 miliar," pungkas Suharso.
(Feby Novalius)