Dana Abadi Perumahan Diusulkan Usai Polemik Tapera, untuk Apa?
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengusulkan adanya dana abadi untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Dana abadi tersebut tidak berbeda dengan program dana abadi yang sudah ada seperti LPDP.
Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Haryo Bekti Martoyoedo menjelaskan, pengusulan dana abadi Tapera pada prinsipnya tetap sama dengan program dana abadi lainnya. Dana abadi Tapera tersebut pada prinsipnya bersumber dari APBN.
"Dana abadi yang kita usulkan agar dikelola oleh lembaga pengelola, nanti hasil investasi akan memberikan return yang cukup agar dipakai untuk subsidi perumahan kah atau lainnya," jelas Haryo di Jakarta, Sabtu (22/6/2024).
Haryo menjelaskan, dana abadi yang telah dikelola oleh lembaga pengelola, akan berbentuk investasi yang akan disalurkan kepada program-program perumahan yang sudah ada.
"Kemudian nanti investasi (dana abadi) nya untuk apa? Bisa jadi untuk subsidi selisih bunga, bisa juga termasuk nanti apakah bentuknya KPR, kredit pembangunan, atau mungkin renovasi, kredit mikro, bahkan sewa rumah," jelas Haryo.
Haryo menjelaskan, peruntukan dana abadi yang diusulkan ini masih perlu dikaji lantaran menimbang kebutuhan masyarakat dalam aspek kebutuhan perumahan. Ia mengatakan pihaknya perlu membagi prioritas bantuan dana perumahan seperti sewa rumah atau cicilan tempat tinggal agar tepat sasaran.
"Karena prinsipnya kan semua orang harus memiliki hunian tempat tinggal, dan kita punya prinsip juga kan menghuni terkadang tidak harus memiliki rumah juga," jelas Haryo.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku menyesal terhadap kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang sekarang menuai kritik dari masyarakat. Khususnya kelas pekerja swasta dan pekerja mandiri, lantaran ada potongan iuran yang diambil dari gajinya untuk Tapera ini.
"Menurut saya pribadi, kalau ini memang belum siap, kenapa kita harus tergesa-gesa," kata Basuki di kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/6/2024).
(Feby Novalius)
