Bersih-Bersih BUMN, Ini Hasilnya
JAKARTA - Tindakan tegas pemerintah dalam membersihkan BUMN dari praktik korupsi merupakan langkah krusial untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap BUMN. Langkah ini juga menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam membangun BUMN yang sehat dan kuat.
“Kalau menurut saya memang itu menjadi syarat juga, sebab kita kan selalu di-stigma bahwa BUMN ini isinya banyak korupsi. Nah kita kan harus buktikan, karena salah satu yang kita mau lakukan pada BUMN ini kan membesarkan, menyehatkan, menguatkan," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Muhammad Hekal di Jakarta, Rabu (7/8/2024).
Dia mencontohkan, keberhasilan dalam penanganan kasus korupsi di sejumlah BUMN seperti Jiwasraya, Asabri, dan Garuda Indonesia. Tindakan tegas yang dilakukan pemerintah dalam kasus-kasus tersebut telah membuahkan hasil positif, di mana perusahaan-perusahaan tersebut kini telah kembali sehat dan beroperasi secara normal.
“Kerjasama kita periode ini dengan Pak Menteri BUMN Pak Erick Thohir, saya rasa cukup bagus, seperti waktu Jiwasraya. Kita minta penindakan dulu harus dikedepankan, dan akhirnya pelaku-pelakunya sudah kena," ujarnya.
Hekal juga mengapresiasi kerja sama yang baik antara DPR dan Kementerian BUMN dalam upaya membersihkan BUMN. Menurutnya, keberhasilan ini membuktikan bahwa BUMN dapat menjadi tulang punggung perekonomian nasional jika dikelola dengan baik dan bebas dari praktik korupsi.
“Kerja sama yang dilakukan antara DPR dengan Kementerian BUMN cukup bagus. Terutama kita juga bisa menunjukkan dan membuktikan bahwa memang BUMN ini bisa kita handalkan. Dan pelaku-pelaku-pelaku yang korporatif tidak kita toleransi,” katanya.
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan perbaikan sistem tata kelola perusahaan (good corporate governance) di BUMN harus terus berlangsung sebagai salah satu implementasi program bersih-bersih BUMN di samping penerapan fondasi nilai-nilai utama AKHLAK.
“Kalau kita lihat banyak sekali isu yang terjadi sebelum saya diberikan amanah. Tetapi, kembali yang saya sampaikan yang namanya perbaikan daripada sistem good corporate governance itu terus harus berlangsung,” kata Erick di Kompleks Istana Kepresidenan,
(Taufik Fajar)
