Erick Thohir Segera Temui Pekerja Indofarma yang Tidak Digaji Januari-Agustus 2024
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir segera melakukan audiensi dengan Serikat Pekerja (SP) PT Indofarma Tbk (INAF) terkait pembayaran gaji. Diketahui, Indofarma belum membayar gaji sejak Januari-Agustus 2024.
Indofarma menunggak gaji hingga tunjangan karyawan sebesar Rp95 miliar.
Ketua Umum SP Indofarma Meidawati mengatakan, Erick Thohir akan menunjuk timnya untuk mengatur waktu pertemuan dengan SP Indofarma.
“Belum, kami sudah bersurat dua kali sebenarnya, tapi belum ada jawaban. Tadi saya langsung tembak (meminta audiensi langsung) sama Pak Erick Thohir, langsung tembak saja,” ujar Meidawati kepada wartawan, Selasa (3/9/2024).
Awalnya, Erick Thohir disambangi perwakilan SP Indofarma usai rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di gedung DPR, Jakarta, Senin (2/8/2024). Saat dihampiri dan diminta audiensi, Erick menunjuk timnya untuk mengatur waktu pertemuan antara dirinya dengan SP Indofarma.
Kementerian BUMN memang berencana menjual sebagian aset Indofarma untuk membayar gaji dan kewajiban karyawan.
Meidawati menilai, penjualan aset membutuhkan proses panjang. Sementara, karyawan yang tidak dipenuhi hak-haknya sejak Januari-Agustus 2024 membutuhkan gaji untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Bicara penjualan aset ini tidak mudah, dan butuh proses. Sementara kami sudah di titik nadir terbawah, ketika gajian tidak full, tidak terbayarkan. Sedangkan banyak hal-hal yang perlu diurus, untuk makan saja sudah susah,” beber dia.
Menurutnya, Indofarma harus memastikan bahwa aset yang dilepas diselesaikan bisa diselesaikan secepatnya, sehingga tak ada masalah. Sebaliknya, jika memakan waktu lama, maka perlu ada intervensi pemerintah agar perusahaan bisa membayar hak-hak karyawan.
SP sendiri membeberkan sebanyak 1.100 karyawan Indofarma belum menerima gaji penuh sejak awal tahun. Sementara, ada sekitar 400 eks karyawan yang tak mendapat hak pesangon, pensiunan, hingga santunan kematian.
“Kalau pemerintah ini memberikan perhatian khusus bisa mempercepat, kita juga gak tahu. Tapi harapan kami bicara soal hak-hak kami, yang pertama bisa dibayarkan,” paparnya.
“Yang kedua gaji bisa dinormalkan, artinya sampai sekarang dari awal tahun kami tidak mendapatkan gaji yang penuh. Dan yang sudah pensiun kan belum dibayarkan juga sudah hampir dua tahun,” lanjut dia.
(Feby Novalius)
