Sri Mulyani Ungkap Biang Kerok RI Terjebak Jadi Negara Berpendapatan Menengah
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa regulasi berbelit menjadi penyebab Indonesia terancam middle income trap atau jebakan kelas menengah. Hal ini disampaikan dalam Rakornas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, di Jakarta.
"Karena untuk bisa mencapai high income country, maka Indonesia harus bisa menghindarkan dari middle income trap. Dan middle income trap itu biasanya muncul dalam bentuk regulasi dan policy yang membuat rumit suatu perekonomian dan makin membebankan kepada masyarakat," katanya, Senin (23/9/2024).
Bendahara negara pun meminta agar dilakukan sinkronisasi data antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) lewat digitalisasi lebih disempurnakan. Menurutnya ini penting agar pemadanan data antara APBN dan APBD lebih akurat untuk pengelolaan birokrasi yang lebih efektif.
Lebih lanjut disampaikan, Pemerintah telah berupaya menyederhanakan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 1 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Sri Mulyani menyebut UU ini akan mengharmonisasi antara belanja pusat dan daerah.
