Diduga Bakal Ada 2 Rapimnas, Ini Penjelasan Kadin
JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mempersiapkan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada 29 November sampai 1 Desember 2024. Hal ini untuk membahas program lima tahun ke depan dan pendalaman penyelarasan program kebijakan Presiden Prabowo yakni Asta Cita.
Namun demikian, Kadin dari kubu Arsjad Rasjid mengatakan akan juga mengadakan kegiatan di waktu yang sama berupa Musyawarah Nasional (Munas).
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi dan Komunikasi Kadin Indonesia, Erwin Aksa mengatakan pihaknya tidak tahu menahu atas informasi tersebut. Dia mengatakan Indonesia merupakan negara demokrasi sehingga merupakan suatu hak bagi siapapun untuk bisa menyuarakan aspirasinya.
"Kita tidak tahu, negara Indonesia ini kan negara demokrasi," ungkap Erwin saat ditemui di Menara Kadin, Jumat (15/11/2024).
Erwin menegaskan, pihaknya saat ini hanya berfokus pada persiapan Rapimnas guna membahas dukungan Kadin terhadap program pemerintah.
"Bagi Kadin, kita akan berbicara ke depan, bukan berbicara ke belakang. Rapat kita ini bicara program lima tahun ke depan. Demikian," tegas Erwin.
Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia dari kubu Arsjad Rasjid, Eka Sastra menyampaikan, pihaknya masih memegang teguh prinsip Kadin Indonesia satu dan solid. Dia mengatakan pihaknya juga akan mengadakan Rapimnas pada waktu yang sama di akhir November sampai awal Desember nanti.
"Dengan demikian, kami akan melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional, pada Jumat, 29 November 2024 untuk merumuskan agenda dan mengakselerasi pelaksanaan Musyawarah Nasional tersebut," terang Eka dalam keterangannya.
Dia pun mengatakan berdasarkan prosedur persiapan akan dilakukan sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi, kepanitiaan Musyawarah Nasional akan dibentuk oleh kedua belah pihak, dengan waktu dan lokasi pelaksanaan sesuai arahan dari pemerintah.
"Dengan SATU Kadin, kolaborasi dunia usaha dengan kementerian dan lembaga pemerintah, perwakilan negara sahabat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya, dapat berjalan lancar untuk memupuk stabilitas dan kemajuan perekonomian Indonesia," tutup Eka.
(Taufik Fajar)
