JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) melantik 120 pejabat baru di Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP). Pejabat yang dilantik terdiri dari 31 orang pejabat tinggi pratama, 66 orang Pejabat Administrator, dan 23 orang Pejabat Pengawas.
Pelantikan pejabat ini dilakukan guna menyempurnakan Struktur Organisasi dan Tata Laksana (SOTK) Kementerian PKP sebagai kementerian baru pada era Presiden Prabowo. Dengan begitu, pemerintah dapat menyelesaikan program tiga juta rumah dengan cepat.
Presiden Prabowo Subianto terus berupaya mendorong percepatan program tiga juta rumah sebagai langkah penyediaan hunian layak untuk rakyat berpenghasilan rendah bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP).
"Dalam tiga bulan kita telah memberi bukti kepada rakyat kebijakan-kebijakan kita adalah kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat, berpihak kepada kepentingan negara," ucap Menteri Ara.
Kementerian PKP memiliki 3 fungsi utama, yaitu sebagai Regulator, Fasilitator dan Operator, masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Regulator berfungsi untuk menetapkan kebijakan dan arah pembangunan PKP yang terdiri dari unsur eksekutif dan legislatif.
Selanjutnya fasilitator bertugas untuk berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, menyediakan sarana dan prasarana, melakukan pendampingan masyarakat dan lain lain.
Sementara itu, peran operator yaitu, membangun rumah untuk rakyat, membuat aturan yang mampu mempermudah dan mempercepat proses pembangunan, dan lain lain.
Dalam 100 hari kerja Pemerintahan Presiden Prabowo (20 Oktober-30 Janurari), Realisasi KPR Subsidi oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan sudah mencapai 87.736 unit rumah yang terdiri dari:
- Realisasi rumah FLPP berjumlah 36.118 unit.
- Rumah dari AKAD TAPERA (khusus ASN) berjumlah 1.384 unit
- Dalam proses persetujuan akad kredit dan konstruksi rumah berjumlah 50.234 unit.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)