4 Fakta Bansos Rp500 Triliun Tak Tepat Sasaran
JAKARTA - Terungkap bahwa penyaluran bantuan sosial (Bansos) tidak sepenuhnya diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau masyarakat yang layak mendapat bantuan. Bahkan dari Rp500 triliun bansos yang sudah disalurkan, separuhnya tidak tepat sasaran.
Oleh karena itu, Dewan Ekonomi Nasional segera melakukan pembenahan dengan membangun Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sebuah sistem yang mengintegrasikan tiga pangkalan data utama: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Konsolidasi data ini akan diuji silang dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri guna memastikan akurasi data penerima bansos.
Okezone pun merangkum fakta-fakta menarik terkait bansos Rp500 triliun yang tidak tepat sasaran:
1. Diungkap Luhut
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa penyaluran bansos Rp500 triliun tidak sepenuhnya tepat sasaran dalam lima tahun terakhir atau di era pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Dari anggaran bansos Rp500 triliun, hanya separuhnya bansos yang tepat sasaran.
"Dari total Rp500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak," kata Luhut.
2. Biang Kerok Bansos Tidak Tepat Sasaran
Luhut mengungkapkan segudang masalah penyaluran bansos Rp500 triliun dalam 5 tahun terakhir, salah satunya masalah data penerima yang ganda hingga tidak memenhui syarat.
"Data ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga mereka yang bahkan tidak memiliki NIK menjadi kendala utama,” ujar Luhut.
Luhut mendorong pengoptimalan digitalisasi untuk meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat manfaat.
“Selama lima tahun terakhir, saya melihat sendiri bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar," katanya.
3. Integrasikan Data Penerima Bansos
Selain integrasi data, terang Luhut, pemerintah juga akan menyinkronkan informasi penerima manfaat dengan berbagai program perlindungan sosial lainnya, seperti bantuan sembako, subsidi listrik, dan elpiji (LPG), guna meningkatkan kualitas data dan efektivitas penyaluran.
Langkah ini merupakan bagian dari inisiatif Government Technology (GovTech), ekosistem digital pemerintahan yang diinstruksikan oleh Presiden untuk selesai pada Agustus nanti.
“Sistem ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam memastikan bansos tersalurkan secara transparan, tanpa kebocoran, dan tanpa penyimpangan,” kata Luhut.
Digitalisasi ini juga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi anggaran. Dengan integrasi dan pemutakhiran data, pemerintah dapat mengurangi kebocoran anggaran serta mengalokasikan dana bantuan secara lebih optimal, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat yang berhak.
4. Sistem Bansos Diperbaiki
Dengan langkah-langkah konkret ini, dia optimistis bahwa sistem bansos yang lebih baik akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.
“Saya percaya, dengan langkah besar ini, kita sedang membangun fondasi baru bagi sistem perlindungan sosial yang lebih efisien, akurat, transparan, dan berkeadilan,” tutur Luhut.
(Feby Novalius)
