Beda Pandangan, Ini Reaksi Bahlil soal Luhut Mau Hapus BBM Subsidi Mulai 2027
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia angkat bicara soal rencana penghapusan BBM subsidi pada 2027 yang disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Rencana Luhut ini akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat. Nantinya semua BBM diharapkan berlaku satu harga
Menurut Bahlil, skema blending (campuran) untuk subsidi BBM menjadi alternatif yang paling memungkinkan untuk diterapkan. Hal ini menanggapi pernyataan Luhut yang akan menghapus BBM subsidi namun subsidi BBM secara langsung ke perorangan, atau dengan kata lain menggunakan skema bantuan langsung tunai (BLT).
“Kemungkinan, salah satu potensi di antara alternatif, yang sudah hampir mendekati keputusan itu adalah skema blending,” ucap Bahlil di kantornya, Jakarta, Jumat (21/2/2025).
Adapun yang dimaksud dengan skema blending atau campuran, adalah pemberian subsidi dalam bentuk barang/komoditas produknya dan sebagian lainnya dalam bentuk BLT. Meskipun demikian, Bahlil menegaskan bahwa hingga saat ini, skema subsidi BBM belum diputuskan.
Pemerintah masih melakukan kalkulasi ihwal skema apa yang akan diimplementasikan terkait subsidi BBM. “Saya masih menghitung itu (skema BBM). Masih tetap ada (subsidi), dan nanti kami laporkan secara internal,” kata Bahlil.
Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga bisa diwujudkan dalam dua tahun ke depan atau tahun 2027.
"Saya berpikir dan menyampaikan kepada Presiden bahwa dalam dua tahun ke depan, kita mungkin bisa mencapai harga tunggal, tanpa subsidi untuk bahan bakar, seperti bensin maupun solar," kata Luhut di Jakarta, Kamis (20/2).
Menurut dia, nantinya dalam kebijakan tersebut pemerintah berencana memberikan subsidi BBM secara langsung ke perorangan. Hal ini diharapkan membuat alokasi subsidi lebih tepat sasaran, mengingat tidak disalurkan melalui barang ataupun komoditas.
"Subsidi akan diberikan langsung kepada orang yang berhak, bukan kepada barang. Dengan begitu, kita bisa menghemat miliaran dolar," kata dia dilansir Antara.
(Dani Jumadil Akhir)
