Pemerintah Perlu Perkuat Pengawasan dan Audit Internal Danantara
Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pengawasan dan audit internal terhadap Danantara dilakukan secara ketat guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan entitas tersebut. Meskipun Danantara tidak berada di bawah pengawasan langsung KPK maupun BPK, bukan berarti mekanisme pengawasan dapat diabaikan. Sebagai langkah strategis, pemerintah perlu membentuk sistem pengawasan independen yang memiliki kredibilitas tinggi dan tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu.
Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah pelaksanaan audit oleh lembaga internasional yang memiliki standar audit ketat serta melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam pengawasan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa praktik tata kelola yang diterapkan sesuai dengan prinsip GCG dan terbebas dari potensi penyimpangan.
Selain itu, penerapan BJR harus dilakukan dengan pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh direksi Danantara. Prinsip BJR memang memberikan keleluasaan kepada direksi dalam mengambil keputusan bisnis, tetapi kebijakan tersebut harus senantiasa dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak menimbulkan benturan kepentingan atau mengarah pada kelalaian yang dapat merugikan negara. Oleh karena itu, pengawasan harus bersifat preventif dengan menerapkan mekanisme evaluasi yang jelas, termasuk adanya mekanisme pertanggungjawaban yang mengikat bagi direksi apabila ditemukan indikasi pelanggaran dalam pengelolaan perusahaan.
Transparansi publik juga menjadi elemen kunci dalam memperkuat pengawasan Danantara. Pemerintah perlu memastikan bahwa informasi mengenai kebijakan, keputusan strategis, serta pengelolaan keuangan perusahaan dapat diakses oleh masyarakat secara luas.
Ketersediaan informasi yang terbuka tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan Danantara, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial yang dapat mencegah terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan adanya akses informasi yang memadai, masyarakat dapat berperan aktif dalam melakukan pemantauan serta memberikan masukan terhadap kebijakan yang diterapkan, sehingga prinsip akuntabilitas dalam tata kelola perusahaan dapat benar-benar diwujudkan.
Danantara Diresmikan Presiden Prabowo
Danantara, atau yang secara resmi dikenal sebagai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, merupakan sebuah lembaga investasi yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia dengan mandat untuk mengoptimalkan pengelolaan aset negara secara lebih terintegrasi, strategis, dan efisien.
Kehadiran Danantara bertujuan untuk memastikan bahwa aset-aset milik negara dapat dikelola dengan pendekatan yang lebih profesional dan berorientasi pada peningkatan nilai guna, sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi kepentingan nasional.
Lembaga ini secara resmi dibentuk setelah disahkannya revisi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN), yang disetujui dalam forum Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 4 Februari 2025. Pembentukan Danantara mencerminkan upaya pemerintah dalam memperkuat tata kelola investasi negara melalui pendekatan yang lebih modern dan adaptif terhadap dinamika ekonomi global.
Sebagai bagian dari strategi reformasi dalam sektor pengelolaan aset negara, lembaga ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pemanfaatan aset, menarik lebih banyak investasi, serta memperkuat daya saing ekonomi nasional.
Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.
Pakar Hukum Bisnis dan Perdagangan Internasional
(Feby Novalius)
