JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama Kementerian/Lembaga lainnya akan membahas penghapusan kuota impor seperti yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto.
Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen) Kemendag Isy Karim menyebut bahwa penghapusan kuota impor harus perlu dipertimbangkan secara matang. Menurutnya, keputusan itu harus dihitung betul secara cermat untuk mengetahui seberapa besar urgensinya.
"Itu yang harus dipertimbangkan, dihitung betul-betul berapa sih kebutuhan. Karena prinsipnya di neraca komoditas itu kan berapa produksi nasional, kemudian berapa konsumsi nasional, nah kekurangannya kan itu diimpor," kata Isy saat acara Halal Bihalal di Kantor Kemendag, Jakarta pada Rabu (9/4/2025).
"Kalau itu (penghapusan kuota impor) nanti keputusan di Menko dulu, kan itu masih belum dibahas teknis seperti apa. Kuota itu maksudnya juga ada Perpres mengenai NK (Neraca Komoditas). Perpres mengenai NK ini tentu implikasi banyak," tambahnya.
Lebih lanjut Isy menjelaskan jika selama ini kuota impor mencakup berbagai macam komoditas, termasuk juga di dalamnya komoditas pangan dan non-pangan.
Dalam Perpres 7/2025, kata Isy, neraca komoditas non-pangan terdiri dari minyak bumi dan gas bumi, sedangkan neraca komoditas pangan yakni gula, pergaraman, jagung, beras, daging lembu, perikanan dan bawang putih.
"Tentu, kalau sepanjang bahwa itu adalah untuk importasi untuk bahan baku, bahan penolong, tentu itu juga nggak harus dengan kuota. Tapi nanti tergantung kebutuhan dari industri apa gitu," kata Isy.
"Karena prinsipnya di neraca komoditas itu berapa produksi nasional, kemudian berapa konsumsi nasional, nah kekurangannya itu yang diimpor," tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran Kementerian agar menghapus kebijakan kuota impor. Menurutnya, akan lebih bagus jika kran impor dibuka seluas-luasnya.
Hal ini diutarakan Prabowo dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI yang digelar di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025) kemarin. Ia mempersilakan seluruh pihak untuk melakukan impor.
"Ini kesempatan, saya minta ya, ada Menteri Pertanian, ada Menteri Perdagangan, enggak usah ada kuota-kuota apa lagi semua, gak ada kuota-kuota," kata Prabowo menginstruksikan.
"Siapa mau impor daging, silahkan, siapa aja boleh impor. Mau impor apa, silahkan buka aja, rakyat kita juga pandai kok, iya kan?" lanjutnya.
Menurut Prabowo, rakyat Indonesia memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan produk dengan bijak, sehingga tidak perlu lagi ada pembatasan yang dikelola secara eksklusif oleh perusahaan tertentu.
Dia menyoroti praktik penunjukan importir tertentu sebagai sesuatu yang tidak adil dan perlu segera diakhiri.
"Jangan bikin kuota-kuota, abis itu perusahaan A, B, C yang hanya ditunjuk, hanya dia boleh impor, enak aja, iya kan? Udahlah, kita sudah lama jadi orang Indonesia, jangan pakai praktek-praktek itu lagi," kata Prabowo.
Tak hanya itu, Prabowo juga meminta agar tidak ada karantina yang berlarut lama. Dia juga mengajak seluruh institusi terkait untuk melakukan introspeksi dan pembenahan menyeluruh demi menciptakan tata kelola impor yang lebih efisien dan adil.
"Enggak ada, karantina, kalau negara, kita negosiasi sama negara, kalau dia bisa karantina di negara dia sekian bulan, udah ajalah enggak usah kita lama-lama lagi karantina, buka aja cepat itu semua," ujar Prabowo.
(Dani Jumadil Akhir)