Orang RI Makin Melek Uang, Ini Hasil Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Nasional 2025
JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025. Hasilnya, indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
1. Indeks Literasi Keuangan Naik
Indeks literasi keuangan nasional naik dari 65,43 persen di 2024 menjadi 66,46 persen di 2025 berdasarkan metode keberlanjutan. Kenaikan lebih tinggi terlihat pada inklusi keuangan yang melonjak dari 75,02 persen menjadi 80,51 persen.
“Secara nasional indeks literasi keuangan menunjukkan peningkatan dari 65,43 persen di tahun 2024, menjadi meningkat 66,46 persen untuk kategori keberlanjutan di tahun 2025," ujar Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono dalam konferensi pers Hasil Survei SNLIK 2025, Jumat (2/5/2025).
Ateng menuturkan, bila dihitung berdasarkan cakupan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang mencakup sembilan sektor, sistem pembayaran, BPJS, dan lembaga jasa keuangan (LJK) lainnya angka literasi naik lebih tinggi menjadi 66,64 persen.
“Ini jadi SNLIK 2025 dibandingkan maka mengalami peningkatan dari 65 persen menjadi 66 persen," kata Ateng.
2. Layanan Konvesional
Layanan konvensional masih mendominasi, dengan indeks literasi naik dari 65,08 persen menjadi 66,45 persen di 2025.
“Untuk cakupan DNKI untuk konvensional berdasarkan hasil SNLIK 2025 66,64 persen,” jelas Ateng.
Untuk layanan syariah, indeks literasi tercatat masih tertinggal. Dari 39,11 persen pada 2024, naik menjadi 43,42 persen di 2025.
Sementara itu, untuk indeks inklusi keuangan secara keseluruhan melonjak ke 80,51 persen, naik dari 75,02 persen pada 2024.
“Jika dihitung berdasarkan cakupan penuh mencakup sembilan sektor LJK ditambah penyelenggaraan sistem pembayaran, PSP, BPJS dan LJK lainnya atau yang cakupan DNKI nilainya 92,74 persen," jelasnya.
Layanan konvensional tercatat naik dari 73,55 persen menjadi 79,71 persen, dan untuk cakupan DNKI meningkat ke 92,61 persen. Di layanan syariah, indeks inklusi naik dari 12,88 persen menjadi 13,41 persen.
“Begitu juga pada cakupan DNKI mengalami kenaikan menjadi 13,41 persen,” ujar Ateng.
(Taufik Fajar)
