Proyek Giant Sea Wall Mendesak, AHY: Selamatkan Warga Jakarta dan Pesisir Utara Jawa dari Banjir Rob
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa pembangunan proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall sangat mendesak. Hal ini disebabkan banyaknya masyarakat yang tinggal di pesisir utara Jawa, di mana rumah-rumah mereka sudah berada di bawah permukaan laut akibat penurunan muka tanah yang signifikan setiap tahunnya, ditambah dengan peningkatan muka air laut akibat pemanasan global.
"Kita selamatkan masyarakat di utara Jakarta dan juga utara Jawa dari bahaya banjir rob akibat turunnya permukaan tanah dan permukaan air yang naik dan berbagai bencana lain yang bisa menenggelamkan masyarakat kita yang saat ini sudah banyak rumahnya di bawah permukaan laut," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jumat (9/5/2025).
AHY menjelaskan bahwa tantangan utama dalam mewujudkan proyek besar seperti Giant Sea Wall adalah pembiayaan. Menurut AHY, APBN tidak akan mampu menanggung seluruh kebutuhan pendanaan untuk proyek tersebut.
Untuk itu, pemerintah berupaya menarik pihak swasta untuk berinvestasi dalam proyek ini. Namun, AHY mengakui bahwa untuk menarik minat pihak swasta, perlu ada imbal hasil yang menjanjikan.
Selain itu, AHY menyebutkan bahwa pihaknya juga akan menawarkan peluang bagi sektor swasta untuk memanfaatkan lahan yang akan dibangun di atas tanggul laut tersebut. Pemanfaatan lahan ini, menurutnya, bisa digunakan untuk pengembangan kawasan hunian, jalan tol, hingga tempat rekreasi.
"Jika desainnya tepat, proyek ini bisa saling menguntungkan. Selain membangun tanggul, sektor swasta bisa meningkatkan nilai tanah yang bisa dikomersilkan untuk hunian, pusat bisnis, atau tempat wisata," ujar AHY.
AHY juga mengungkapkan bahwa Kemenko IPK akan menyelenggarakan International Conference on Infrastructure (ICI) untuk memaparkan berbagai proyek infrastruktur potensial, termasuk Giant Sea Wall, yang bisa didanai oleh badan usaha, baik dari dalam maupun luar negeri.
Tidak hanya itu, Kemenko IPK juga telah mengumpulkan Perhimpunan Bank-bank Internasional Indonesia (PERBINA) untuk berdiskusi dan mencari skema pendanaan sektor infrastruktur.
"Kami ingin menghadirkan ide-ide terbaik, praktik terbaik, dan pelajaran berharga dari berbagai institusi internasional, khususnya di kawasan Asia Pasifik," jelas AHY, usai membuka acara FGD bertajuk 'Unlocking Infrastructure Financing: Perspectives from International Financial Institutions' di Hotel Park Hyatt Jakarta, Kamis (8/5/2025).
(Feby Novalius)
