Cegah Karhutla, Perusahaan Sawit Jadi Sorotan di Musim Kemarau
JAKARTA – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hanif Faisol Nurofiq, meninjau kesiapan perusahaan-perusahaan kelapa sawit dalam menghadapi musim kemarau serta mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dalam dua pekan terakhir, ia gencar turun ke lapangan untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana perusahaan dalam upaya mitigasi risiko kebakaran lahan.
Oleh karena itu, dia berharap kolaborasi dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dapat terus diperkuat, khususnya di provinsi dengan tingkat kerawanan tinggi seperti Riau dan Kalimantan Barat.
“Kesiapan di tingkat daerah sangat menentukan keberhasilan upaya pencegahan karhutla secara nasional, mengingat kondisi geografis dan sebaran lahan yang begitu luas,” ujar Hanif, Rabu (21/5/2025).
“Oleh karenanya, menjadi penting untuk merekatkan hubungan yang sangat dinamis, terutama dengan GAPKI dan seluruh stakeholder terkait,” tegasnya.
1. Komitmen Perusahaan Kelapa Sawit
Sementara itu, Sekretaris Jenderal GAPKI, M. Hadi Sugeng, menyatakan bahwa seluruh perusahaan kelapa sawit berkomitmen menjalankan langkah-langkah konkret dalam menghadapi musim kemarau dan mitigasi karhutla, termasuk di wilayah Kalimantan Barat.
Sebanyak 752 perusahaan anggota GAPKI telah diwajibkan mematuhi regulasi yang berlaku dan memastikan seluruh sumber daya, personel, serta peralatan berada dalam kondisi siap siaga.
GAPKI juga melibatkan masyarakat sekitar dalam upaya pencegahan karena percaya bahwa pengelolaan risiko kebakaran tidak bisa dilakukan sendiri. Upaya lain yang dilakukan antara lain modifikasi cuaca, pemetaan area rawan titik api, serta memastikan ketersediaan sumber air di area rawan.
“Kepatuhan terhadap prinsip keberlanjutan atau sustainability menjadi komitmen jangka panjang GAPKI, yang tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga perlindungan lingkungan dan sosial di sekitar area operasional,” tegas Hadi.
2. Tingginya Titik Panas di Kalimantan Barat
Sebagai informasi, Kementerian LHK baru saja meninjau kesiapan perusahaan anggota GAPKI di Kalimantan Barat dalam menghadapi risiko kebakaran lahan. Meskipun dikenal sebagai Provinsi Seribu Sungai, Kalimantan Barat merupakan wilayah dengan jumlah titik panas (fire spot) terbanyak di Indonesia, yakni sebanyak 57 titik.
Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Harrison, menyampaikan bahwa provinsi ini memiliki total luas wilayah perkebunan mencapai 14,7 juta hektare, dengan luas kawasan hutan mencapai 8,32 juta hektare, serta memiliki ekosistem gambut terbesar keempat di Indonesia setelah Papua, Riau, dan Kalimantan Tengah, yakni 2,67 juta hektare.
“Dengan karakteristik wilayah seperti ini, Kalimantan Barat memang masuk dalam kategori rawan karhutla. Kami tidak bisa bekerja sendiri. Oleh karena itu, kami dorong keterlibatan aktif dari stakeholder dan juga masyarakat, melalui kelompok seperti Desa Mandiri Peduli Gambut, Masyarakat Peduli Api, hingga Kelompok Tani Peduli Api,” ujar Harrison.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga telah melakukan berbagai langkah antisipasi, seperti modifikasi cuaca dan memperkuat kerja sama lintas sektor, termasuk dengan TNI/Polri, BPBD, BMKG, dan pelaku usaha.
(Feby Novalius)
