JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa Belanja Pemerintah Pusat hingga 30 April 2025 telah mencapai Rp546,8 triliun. Angka tersebut 20,2% dari total APBN tahun 2025.
Menurutnya, jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, Belanja Pemerintah Pusat terbilang lebih rendah. Ini karena di tahun 2025 ini tidak ada alokasi anggaran untuk belanja Pemilihan Umum (Pemilu).
"Dibandingkan dengan 2024 memang terjadi lebih rendah. Namun lebih rendahnya adalah karena sebagian di tahun 2024 itu ada belanja khusus Pemilu yaitu belanja pada bulan Februari. Tahun ini tidak ada belanja tersebut," katanya dalam paparan APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jumat (23/5/2025).
Lebih lanjut Wamenkeu Suahasil memaparkan bahwa Belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) tercatat sebesar Rp253,6 triliun atau 21,9% dari APBN, yang meliputi belanja pegawai, barang, serta bantuan sosial.
"Belanja pegawai sampai dengan April telah dibelanjakan Rp102 triliun, 33,3% daei APBN. Ini artinya on track. Kalau kita bandingkan dengan tahun 2024, terjadi peningkatan sekitar 6%, sebabnya adalah karena sudah mulai menerima pegawai" terangnya.
Untuk realisasi Program Keluarga Harapan (PKH), di April tahun ini telah mencapai Rp7,3 triliun. Sementara untuk belanja Program Indonesia Pintar (PIP) tahun ini telah menyentuh Rp1,5 triliun. Untuk realisasi kartu sembako mencapai Rp10,9 triliun.
"Begitu juga yang KIP kuliah juga sudah berjalan dengan on track. Tahun 2025 ini disalurkan untuk 798.000 mahasiswa lebih senilai Rp7,4 triliun," lanjutnya.
Sedangkan belanja modal sampai dengan April sudah dibelanjakan Rp36,6 triliun, yang mana jika dibandingkan tahun lalu, angka ini lebih rendah.
"Jadi bulan April ini adalah setengah dari belanja total itu terjadi pada bulan April ini. Ini akselerasi belanja yang kita harapkan akan terus berlanjut di bulan-bulan yang akan datang. Terkait belanja barang, telah dibelanjakan Rp71,4 triliun sedikit lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang Rp82,9 triliun," pungkasnya.
(Taufik Fajar)