JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani optimistis dengan target pertumbuhan ekonomi Indonesia antara 5,2% hingga 5,8%. Namun demikan, Bendahara Negara ini mengungkapkan efisiensi anggaran masih tetap dilakukan pada tahun depan.
Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026 dirancang strategi untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial, serta mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
Berikut fakta-fakta menarik terkait asumsi makro, pertumbuhan ekonomi hingga efisiensi anggaran di 2026, Minggu (25/5/2025):
- Pertumbuhan ekonomi 2026 diproyeksikan antara 5,2% - 5,8%
- Pendapatan Negara diproyeksikan mencapai 11,71% - 12,22% dari PDB
- Belanja Negara diproyeksikan sebesar 14,19% - 14,75% dari PDB
- Pembiayaan dilakukan secara inovatif, pruden dan berkelanjutan dengan defisit APBN ditargetkan pada rentang 2,48% - 2,53% dari PDB,
- Inflasi 1,5% - 3,5%
- Suku bunga SBN 10 tahun 6,6% - 7,2%
- Nilai tukar Rupiah Rp16.500 - Rp16.900 per dolar AS
- Tingkat kemiskinan ekstrem ditargetkan 0%
- Tingkat kemiskinan 6,5% - 7,5%
- Tingkat pengangguran terbuka 4,44% - 4,96%
- Rasio Gini 0,377 - 0,380,
- Indeks Modal Manusia 0,57
Adapun delapan strategi untuk menjaga perekonomian 2026 mencakup: Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi, Program Makan Bergizi Gratis, Program Pendidikan, Program Kesehatan, Pembangunan Desa Koperasi dan UMKM, Pertahanan Semesta, serta Akselerasi Investasi dan Perdagangan.
Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmen pemerintah untuk melanjutkan strategi efisiensi anggaran hingga tahun 2026. Penegasan ini disampaikan menanggapi pertanyaan mengenai arahan Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran
"Pasti dilakukan (efisiensi anggaran), itu tadi. Jadi kalau mau disampaikan, jawaban saya tegas iya dilakukan, gitu ya," ujar Sri Mulyani.
Langkah-langkah efisiensi ini akan dirancang berdasarkan delapan program prioritas yang tertuang dalam Asta Cita Presiden terpilih. Program-program tersebut akan dioptimalkan melalui berbagai inisiatif yang dikembangkan oleh kementerian dan lembaga, di bawah arahan langsung dari Presiden.
Sri Mulyani menanggapi proyeksi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026 yang ditargetkan di kisaran 2,48 persen hingga 2,53 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Proyeksi tersebut tercantum dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2026, dinilai sebagai optimisme yang terukur dan terarah.
Menkeu menjelaskan, penetapan defisit tersebut didasari oleh analisis kondisi perekonomian saat ini dan proyeksi untuk tahun depan, serta bagaimana instrumen APBN dapat dioptimalkan.
"Maksudnya optimis itu harus lebih gede atau lebih kecil, atau gimana maksud kamu? Kita kan melihat dari sisi proyeksi ekonomi, dari perekonomian sekarang dan tahun depan, dan bagaimana mengoptimalkan instrumen APBN untuk stabilisasi atau counter cyclical dan melindungi masyarakat atau dunia usaha," ujar Sri Mulyani.
(Feby Novalius)