Buruh Sebut 61 Ribu Orang Jadi Korban PHK
2. Tak Lapor ke Dinas Ketengakerjaan
Ristadi mengatakan, Pemerintah dalam hal ini Kemnaker sebetulnya hanya mendapatkan data laporan PHK dari dinas ketenagakerjaan. Namun masalah yang sering timbul, perusahaan yang melakukan PHK tidak melapor ke Dinas Ketenagakerjaan. Sehingga data PHK di Kemnaker relatif terlihat kecil dibandingkan data KSPN, Apindo, atau klaim BPJS Ketenagakerjaan.
“Fakta di lapangan kami melihat banyak pengusaha, manajemen, ketika PHK atau efisiensi, bahkan pabrik tutup sekalipun, mereka setuju untuk melaporkan, presentasi menjaga kepercayaan pembeli, menjaga citra bisnis, terutama kalau itu bisnis keluarga,” tambahnya.
Ristadi mengatakan, tercatat lebih dari 60 Perusahaan Industri TPT skala menengah dan besar yang telah menelan korban PHK ratusan ribu pekerja. Baik karena perusahaan tutup, ataupun upaya perusahaan melakukan efisiensi. Hingga saat ini perusahaan TPT masih dihantui oleh melemahnya dan mengancam ketertiban/pesanan sehingga mengakibatkan ancaman PHK terhadap pekerja.
Menurutnya, meningkatnya jumlah kemiskinan ini dapat menyebabkan efek domino terhadap perekonomian nasional. Mulai dari meningkatnya angka kemiskinan, memburuknya perekonomian, hingga tingkat kriminalitas yang meningkat.
“Dalam 2 tahun terakhir ini tekanan impor murah dan melemahnya daya beli masyarakat telah membuat industri padat karya khususnya tekstil dan produk tekstil dalam negeri semakin terpuruk,” pungkas Ristadi.
(Taufik Fajar)
