45 Persen Penyaluran Bansos Salah Sasaran, Ini Arahan Prabowo
JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan bahwa sebanyak 45 persen dari penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan sembako diduga tidak tepat sasaran. Hal ini menjadi perhatian serius pemerintah dalam upaya memperbaiki sistem penyaluran bansos.
1. Lakukan Konsolidasi
Menurut Gus Ipul, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan seluruh jajaran terkait untuk melakukan konsolidasi data secara menyeluruh.
“Presiden memerintahkan kepada kami semua, kita, untuk konsolidasian data dan yang diberi tugas adalah Kepala BPS dan segenap jajaran,” jelasnya saat konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Kementerian Sosial bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah melakukan verifikasi ulang dan pemeriksaan lapangan (ground check) terhadap Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Hasilnya ditemukan 1,9 juta data penerima yang mengalami kesalahan baik inclusion maupun exclusion errors.
“Inclusion errors berarti mereka yang selama ini menerima bantuan tapi seharusnya tidak dapat, sedangkan exclusion errors adalah yang berhak menerima tapi tidak mendapatkan bansos,” terang Gus Ipul.
Proses ground check DTSEN ini bertujuan memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar sampai kepada yang berhak. Gus Ipul menambahkan bahwa data DTSEN akan diperbarui secara berkala setiap tiga bulan untuk menjaga akurasi penyaluran.
2. Dapat Hemat Anggaran
Dari 1,9 juta data yang dihapus dari daftar penerima bansos triwulan II tahun 2025, sebanyak 616.367 penerima adalah peserta PKH, sementara 1.286.066 lainnya adalah penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Menurut Gus Ipul, penghapusan tersebut diperkirakan dapat menghemat anggaran bansos antara Rp14,4 triliun hingga Rp17,9 triliun. Dengan anggaran yang lebih efisien, penyaluran bansos diharapkan menjadi lebih tepat sasaran sesuai arahan Presiden Prabowo.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus melakukan perbaikan sistem penyaluran bansos agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan, sekaligus mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran.
Baca selengkapnya: Mengejutkan! Ternyata 45% Bansos PKH dan Sembako Salah Sasaran
(Taufik Fajar)
