Sebab saat ini proyek di IKN sendiri masih banyak yang mengandalkan APBN untuk pemenuhan ekosistem sebuah kota.
"Karena kalau IKN kan yang dibangun juga full pemerintah, kalau untuk investor kan harus layak dulu, jadi beda nih konsepnya. Kalau di Jawa, kan membangun tol karena kebutuhan (masyarakat), kalau di IKN, dibangun dulu, baru nanti tumbuh (ekosistem), jadi pendekatannya beda," ujarnya saat ditemui di sela-sela acara International Conference on Infrastructure (ICI) di JCC Senayan, Rabu (11/6/2025).
Wilan mengatakan, proyek tol yang ditawarkan kepada calon investor pada acara ICI 2025 ini utamanya menggunakan skema imbal hasil user charge alias pengenaan tarif kepada pengguna. Skema investasi ini dipilih dengan tujuan mengurangi peran APBN dalam proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia.
"(Tol bawah laut IKN) itu FS (studi kelayakan) sudah. Cuman pendanaannya itu, kan harus pemerintah dulu. Pemerintah kan sekarang masih perlu ada yang prioritas, seperti ketahanan pangan kan," sambungnya.
Sehingga tidak akan mungkin jika proyek tol bawah laut IKN dijajaki dengan investor dengan skema user charge. Sebab, belum ada traffic yang menjamin imbal hasil investasi yang menguntungkan bagi investor.
"Sehingga kalau (tol bawah laut IKN) basisnya user charge, ya tidak mungkin dong. Kan traffic -nya belum ada. Itu masih perlu dukungan pemerintah, kalau langsung investasi, tidak akan yang mau ikut juga," tutupnya.
(Taufik Fajar)