Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ternyata Ini Penyebab Beda Data Angka Kemiskinan RI versi BPS dan Bank Dunia

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 17 Juni 2025 |07:11 WIB
Ternyata Ini Penyebab Beda Data Angka Kemiskinan RI versi BPS dan Bank Dunia
Ternyata Ini Penyebab Beda Data Angka Kemiskinan RI versi BPS dan Bank Dunia
A
A
A

3. Negara Berpendapatan Menengah Atas

Bank Dunia pun mengingatkan bahwa Indonesia baru naik kelas dari negara berpendapatan menengah bawah (Low and Middle Income Countries/LMIC) menjadi negara berpendapatan menengah atas (Upper Middle Income Country/UMIC).

Bila di kategori LMIC posisi Indonesia mendekati ambang batas atas, posisi Indonesia di kategori UMIC kini berada mendekati ambang batas bawah.

Pendapatan nasional bruto (GDI) per kapita Indonesia yakni sebesar 4.870 dolar AS pada 2023. Sedangkan batas atas kategori UMIC adalah 14.005 dolar AS, hampir tiga kali lipat dari GDI Indonesia.

4. Sikap Pemerintah soal Data Kemiskinan

Sementara, Pemerintah menyatakan data garis kemiskinan (GK) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) lebih mencerminkan kondisi kemiskinan nasional Indonesia, untuk menanggapi perbedaan angka dengan tingkat kemiskinan yang dirilis oleh Bank Dunia.

Data terbaru Bank Dunia menunjukkan bahwa 68,3 persen penduduk Indonesia berada di bawah standar kemiskinan negara berpendapatan menengah atas pada 2024. Sedangkan menurut data BPS, tingkat kemiskinan Indonesia per September 2024 sebesar 8,57 persen.

“Meski angka Bank Dunia berharga untuk analisis global, Pemerintah Indonesia menyatakan tingkat kemiskinan nasional resmi yang diukur oleh BPS tetap menjadi referensi yang paling relevan untuk penyusunan kebijakan nasional,” kata Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dedek Prayudi.

Dedek menuturkan tingkat kemiskinan oleh BPS diperoleh dari pendekatan yang memperhitungkan pola konsumsi lokal, variasi harga regional, dan realitas sosial-ekonomi. Aspek-aspek tersebut dianggap lebih merefleksikan kondisi perekonomian nasional dan bisa mewakili kebutuhan spesifik masyarakat Indonesia.

Maka dari itu, Pemerintah Indonesia akan tetap menggunakan garis kemiskinan oleh BPS sebagai rujukan dalam menyusun kebijakan. Pemerintah Indonesia pun akan berfokus pada upaya pengentasan kemiskinan.

“Seperti yang telah disampaikan BPS, perbedaan garis kemiskinan nasional dan internasional berasal dari perbedaan tujuan keduanya: garis kemiskinan internasional berperan sebagai tolok ukur global, sedangkan garis kemiskinan nasional menyesuaikan dengan relevansi kebijakan domestik,” ujar Dedek dilansir Antara.
 

(Dani Jumadil Akhir)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement