JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menolak penawaran pinjaman luar negeri untuk membiayai program 3 juta rumah.
"Saya yang hentikan pinjaman dari luar negeri untuk sektor perumahan. Usulan pinjaman luar negeri bukan dari saya tapi dari Dirjen-dirjen saya, bukan dari saya," ujar Menteri PKP di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa 24 Juni 2025.
Ara sapaan akrabnya menambahkan, Kementerian PKP berterima kasih atas kepercayaan lembaga keuangan luar negeri yang sudah berkomunikasi dengan sangat baik. Hal tersebut menunjukkan dukungan dan kepercayaan luar negeri yang begitu besar terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Dirinya juga mengaku telah berkoordinasi dengan Presiden Prabowo Subianto terkait sikap resmi instansi yang dipimpinnya tersebut ke depan, Kementerian juga akan memanfaatkan dukungan Danantara yang akan mengalokasikan Rp130 triliun untuk sektor perumahan.
Menteri PKP juga siap mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk berdiri di atas kaki sendiri (berdikari) dengan memilih untuk tidak mengajukan pinjaman luar negeri di sektor perumahan.
Adanya pendanaan Danantara merupakan wujud nyata bahwa bangsa Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat mandiri dan berdiri di atas kaki sendiri serta sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia.
Dukungan Danantara di sektor perumahan dengan alokasi dana Rp130 triliun merupakan bukti nyata pemerintah benar-benar pro rakyat dengan membangun dan merenovasi rumah sebanyak 3 juta unit rumah per tahun untuk kehidupan rakyat yang lebih baik.
"Saya sudah bicara dengan Presiden Prabowo Subianto bahwa untuk Kementerian PKP tidak memerlukan pinjaman luar negeri. Kami tahun ini tidak ada pinjaman luar negeri berkat dukungan luar biasa dari Bapak Presiden, dari Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Danantara," tandasnya.
(Dani Jumadil Akhir)