ASN Bisa Kerja Fleksibel, Menpan RB: Bisa Tingkatkan Kepuasan Publik
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan penerapan kebijakan fleksibilitas jam kerja ASN (Aparatur Sipil Negara) meningkatkan kepuasan publik.
Hal tersebut merupakan amanat dalam Peraturan Pemerintah No 94/2021 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Presiden No 21/2023 tentang Hari dan Jam Kerja ASN.
1. Regulasi Atur ASN
Regulasi ini mengatur ASN dapat melaksanakan tugas secara fleksibel, baik dari sisi lokasi maupun waktu.
Menindaklanjuti amanat ini, terbitlah Peraturan Menteri PANRB No 4/2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan ASN Secara Fleksibel di Instansi Pemerintah.
"Fleksibilitas kerja bersifat opsional, bukan kewajiban. Fleksibilitas dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kesiapan dalam teknologi informasi," ujar Menteri Rini dalam keterangan resmi, Rabu (2/7/2025).
2. Fleksibilitas Kerja
Rini menjelaskan, pada studi yang pernah dilakukan pakar pada 2020, menunjukkan bahwa fleksibilitas kerja membantu meningkatkan kepuasan kerja, menurunkan stres dan berdampak positif pada pencapaian tujuan organisasi.
"Penerapan fleksibilitas kerja dilakukan dengan efektif sesuai kriteria, pengawasan, dan dukungan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang sesuai," tuturnya.
Fleksibilitas Kerja mencakup Fleksibilitas Lokasi Kerja dan/atau Fleksibilitas Kerja secara waktu. Penerapannya tidak bisa diberikan kepada semua tugas atau semua pegawai begitu saja, melainkan harus memenuhi kriteria yang jelas dan tegas.
Fleksibilitas Kerja tidak berarti memberikan 'kelonggaran' disiplin ASN untuk bekerja lebih santai. Pengawasan serta penilaian ketat dan terukur dilakukan bagi pegawai yang melakukan fleksibilitas kerja.
"Karena itu, peran pimpinan dan dukungan teknologi informasi menjadi kunci agar pelaksanaan berjalan efektif dan terukur," tutur Rini.
3. Tujuan Fleksibilitas Kerja
Tujuan fleksibilitas kerja yang utama adalah meningkatkan kinerja organisasi dan individu tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
Karena itu, Kementerian PANRB terus memantau dan mengevaluasi kinerja pelayanan publik, akuntabilitas instansi, dan kepuasan masyarakat sebagai bagian dari penilaian reformasi birokrasi.
(Taufik Fajar)
