Erick Thohir Usulkan Anggaran Kementerian BUMN Rp604 Miliar di 2026
JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengusulkan anggaran sebesar Rp604 miliar untuk Tahun Anggaran (TA) 2026.
Usulan tersebut ditetapkan sesuai Pagu Indikatif Anggaran KBUMN TA 2026 dan dianggap diperlukan untuk menjalankan peran kementerian sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan pagu anggaran tahun 2025 yang sebesar Rp215 miliar.
1. Dapat Pagu Indikatif
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, pihaknya mendapat pagu indikatif tahun 2026 dari Kementerian Keuangan sebesar Rp150 miliar dan hanya dapat menutupi belanja pegawai dan kegiatan operasional secara minimum.
"Hal seperti ini kami melihat Kementerian BUMN, kita memerlukan pendanaan kurang lebih Rp604 miliar," kata Erick dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, Selasa (8/7/2025).
Secara rinci, usulan anggaran Rp604 miliar untuk TA 2026 akan dialokasikan sebagai berikut, Rp111 miliar untuk Fungsi Regulator, Rp118 miliar untuk Pengawasan, Rp101 miliar untuk Pemegang Saham Seri A & Perum, Rp117 miliar untuk Belanja Pegawai dan Rp157 miliar untuk Administrasi & Operasional.
2. Anggaran BUMN
Sebagai perbandingan, historis anggaran Kementerian BUMN dari tahun 2021 hingga 2025 menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2021, pagu anggaran sebesar Rp193 miliar dengan realisasi Rp191 miliar.
Kemudian di tahun 2022, pagu BUMN naik menjadi Rp199 miliar dengan realisasi Rp197 miliar. Puncaknya pada tahun 2023, pagu mencapai Rp241 miliar dengan realisasi Rp238 miliar.
Anggaran tahun 2024 BUMN melonjak menjadi Rp308 miliar dengan realisasi Rp297 miliar.
Sementara itu, pagu anggaran tahun 2025 adalah Rp215 miliar, dengan sisa anggaran per 4 Juli 2025 sebesar Rp91 miliar. Realisasi anggaran rata-rata selama empat tahun terakhir (2021-2024) tetap mencapai lebih dari 96 persen.
Adapun Terdapat dua catatan penting terkait usulan anggaran tambahan ini diantaranya, anggaran sebesar Rp150 miliar harus menutupi pegawai dan operasional minimum, dan Rp604 miliar untuk menjalankan tugas sesuai UU No. 1/2025 serta mendukung fokus arah kebijakan APBN TA 2026 dalam rangka Ketahanan Nasional dan Akselerasi Ekonomi.
(Taufik Fajar)
