Bukan Cuma Modal, UMKM Butuh Perizinan dan Akses Pasar untuk Naik Kelas
JAKARTA - Usaha ultramikro, mikro, kecil, dan menengah (UMKM) membutuhkan ekosistem yang sehat dan menyeluruh untuk bisa naik kelas. Dukungan yang hanya fokus pada pembiayaan atau pelatihan saja tidak cukup tanpa adanya kemudahan perizinan, sertifikasi, dan akses pasar yang merata.
Deputi Usaha Mikro Kementerian UMKM M. Riza Damanik mengatakan, strategi pemerintah agar UMKM terutama kelompok ultramikro dan mikro naik kelas adalah menciptakan ekosistem yang sehat.
“Jika pendekatannya parsial, hanya pembiayaan atau pelatihan saja, itu kurang tepat. Terbatas pada pemasaran atau modal saja juga tidak pas,” ujarnya, Jumat (25/7/2025).
Cara lain yang dilakukan pemerintah dalam mendukung UMKM adalah memudahkan perizinan. Perizinan penting untuk memperkuat pemasaran, mengurus sertifikasi, hingga mendapatkan fasilitas permodalan.
Menurut Riza, hingga kuartal II-2025 sudah diterbitkan sekitar 1,4 juta Nomor Induk Berusaha (NIB). Dengan demikian, total akumulasi penerbitan NIB dari 2021 sampai saat ini sudah mencapai 12,98 juta atau mencapai 83,72% dari target RPJMN 2025-2029.
“PT PNM mendukung percepatan NIB. Hingga kini total sudah 12,98 juta pelaku usaha yang mendapatkan NIB. Dengan NIB, UMKM bisa mendapatkan sertifikasi halal, termasuk fasilitasi sertifikasi halal gratis, mendapatkan akses pembiayaan, dan seterusnya,” ujarnya.
Selain itu, Riza menuturkan bahwa UMKM juga membutuhkan sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI). Dia mengungkap mayoritas UMKM Indonesia masih sulit mendapatkan sertifikat ini.
Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Ismed Saputra mengatakan menargetkan penyaluran pembiayaan ultra mikro atau UMi pada 1,47 juta debitur sebesar Rp9,4 triliun.
Dari target tersebut, pada semester I/2025 total penyaluran pembiayaan ultra mikro telah mencapai Rp3,79 triliun dengan total debitur sebanyak 745.653 orang, atau 50,7% dari target 2025.
PT PNM juga menjadi salah satu mitra yang bisa menyalurkan langsung pada debitur. Oktober tahun lalu, PT PNM dan PIP menandatangani perjanjian pembiayaan ultramikro dengan plafon Rp2,5 triliun.
“Sampai akhir tahun sebenarnya sudah ada pipeline-nya. Pencairan ini tidak sekaligus. Misalnya dengan penyalur PNM, bulan kemarin Rp2 triliun. Itu cairnya misal 40% tahap pertama, kemudian 40% tahap kedua, lalu ada tahap ketiga,” ujar Ismed.
Di sisi lain, Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Arief Mulyadi mengatakan satu kunci pemberdayaan pengusaha ultramikro yang dilakukannya adalah rekayasa sosial, yaitu menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan usaha, bukan sekadar menyediakan akses permodalan.
Rekayasa sosial ini menurut Arief penting karena alam pikir masyarakat, terutama di pedesaan, perlu didukung agar lebih percaya diri dan berani mengambil keputusan menjadi pengusaha, termasuk menghadapi risikonya.
“Rekayasa sosial untuk pemberdayaan semacam ini ada di kelompok nasabah. Saat ini ada sekitar 920.000 kelompok nasabah PNM Mekaar. Nasabah yang kami biayai ada yang belum pernah sekalipun menjalani usaha,” ujar dia.
(Feby Novalius)
