Sengketa RI-Malaysia soal Ambalat, Ini Penjelasan Bahlil
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara soal adanya sengketa RI - Malaysia terkait wilayah Ambalat di sekitar laut Sulawesi.
Bahlil menjelaskan, pembahasan mengenai batas teritorial memang menjadi kewenangan dari Kementerian Pertahanan atau Kementerian Luar Negeri. Namun menyangkut pengelolaan SDA (Sumber Daya Alam) memang ada rencana untuk dikelola bersama-sama dengan Malaysia.
"Ambalat kalau secara teritori, itu nanti biar Kemhan sama Kemenlu yang jawab. Tetapi memang ada sempat ide, bahwa ambalat itu, kalau ada sumber daya alamnya, dikelola bersama. Tapi itu masih dalam batas ide, masih dalam pembahasan. Belum final," ujarnya saat ditemui usai acara konferensi pers Capaian Kinerja Sektor ESDM Semester I 2025 di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (11/8/2025).
Terkait sumber daya alam yang terkandung di laut Ambalat yang akan dikelola bersama, Bahlil mengaku saat ini pihaknya masih dalam tahap penelitian lebih lanjut.
"Belum-belum (SDA yang bisa dikelola), kita belum penelitian," tambahnya.
Sebelumnya Bahlil mengatakan saat ini pihaknya masih membuat konsep kerjasama untuk pengelolaan blok Ambalat yang saat ini tengah menjadi sengketa.
"Nah jujur saya katakan bawah situ ada potensi sumber daya minyak dan gas. Salah satu yang kita diskusikan adalah bagaimana kawasan ini kita kelola bersama untuk kebaikan bersama. Karena kalau seperti ini sekalipun cadangan ada tapi kalau tidak dikelola, dua-duanya nggak dapat bagian apa-apa," kata Bahlil (30/7/2025).
Bahlil sempat menyebut bahwa nantinya pengelolaan Blok Ambalat akan dikerjakan oleh perusahaan negara dari Malaysia maupun Indonesia. Adapun Indonesia akan menunjuk PT Pertamina Hulu Energi (PHE), subholding upstream PT Pertamina (Persero) dan Petronas.
"Sudah barang tentu kalau dilakukan antara negara dengan negara maka akan dilakukan kerjasama antara BUMN Malaysia dan BUMN Indonesia. Di mana representasi untuk bidang migas adalah Petronas dari Malaysia dan Pertamina dari Indonesia," pungkasnya.
(Taufik Fajar)
