Presiden Prabowo, selain fokus pada APBN, juga menekankan pentingnya deregulasi untuk menciptakan lingkungan usaha yang lebih ramah investasi. Pemerintah akan menyederhanakan aturan yang menghambat, mendorong perbaikan tata kelola, dan mempermudah perizinan.
Diharapkan bahwa langkah ini memiliki kemampuan untuk:
Mengurangi ketergantungan APBN terhadap pertumbuhan ekonomi.
Mempercepat investasi domestik dan asing.
Memperkuat kontribusi sektor swasta terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Bapak Presiden menekankan berbagai langkah deregulasi, sehingga perekonomian bisa tumbuh tidak selalu tergantung kepada APBN. Jadi dalam hal ini, berbagai perbaikan regulasi agar mempermudah dunia usaha, investasi, perdagangan, dan terutama juga mendorong banyak pelaku usaha serta tata kelola yang baik,” pungkas Menkeu.
APBN 2026 diharapkan menjadi alat yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga menjamin bahwa keuntungan pembangunan didistribusikan secara merata. Ini akan dicapai melalui struktur program prioritas yang jelas dan strategi fiskal yang terukur. Diharapkan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dapat dicapai melalui penekanan pada gizi, kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan.
Program Prioritas APBN 2026 menunjukkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat sambil mempertahankan stabilitas dan daya saing ekonomi dengan menjaga disiplin fiskal.
(Feby Novalius)