Program Prioritas APBN 2026 dari Makan Bergizi Gratis hingga Koperasi Merah Putih
JAKARTA – Program Prioritas APBN 2026. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Program Prioritas APBN 2026 akan fokus pada bidang-bidang yang langsung berhubungan dengan kebutuhan masyarakat.
Menkeu memberitahu Presiden Prabowo Subianto tentang perkembangan penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN 2026 setelah menghadiri Rapat Bersama jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju bidang Perekonomian di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/7). Menurut jadwal tahunan penyampaian RAPBN, rancangan akan disampaikan secara resmi kepada DPR pada 15 Agustus 2025.
“Kami melaporkan kepada Bapak Presiden mengenai persiapan dan penyelesaian penulisan Nota Keuangan dan RAPBN 2026. Seperti diketahui, Bapak Presiden nanti akan menyampaikan kepada DPR, rencananya adalah 15 Agustus karena hari Jumat,” ujar Sri Mulyani.
Prioritas Utama Program APBN 2026
Menkeu menyatakan dalam laporan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan langsung untuk program prioritas APBN 2026. Beberapa di antaranya adalah:
Program Makan Bergizi Gratis: Menyemangati anak-anak sekolah untuk memastikan mereka mendapatkan asupan gizi yang sehat, yang dapat berdampak positif pada kesehatan dan prestasi akademik mereka.
Koperasi Merah Putih: Memperkuat ekonomi rakyat melalui koperasi yang dikelola secara profesional dan kontemporer.
Pemeriksaan Kesehatan Gratis: Meningkatkan akses ke pelayanan kesehatan tanpa biaya, terutama bagi mereka yang tidak memiliki dana.
Perbaikan Sekolah: Fokus pada memperbaiki infrastruktur sekolah, menyediakan ruang belajar yang layak, dan meningkatkan kualitas pendidikan.
Ketahanan Pangan: Mengamankan pasokan pangan nasional melalui produksi, distribusi, dan stabilisasi harga yang lebih baik.
“Itu semuanya tadi telah kami laporkan sehingga untuk mendapatkan arahan dari Bapak Presiden, apakah prioritasnya telah sesuai,” jelas Menkeu.
Pengendalian Defisit dan Reformasi Fiskal
Presiden Prabowo tidak hanya membicarakan daftar program, tetapi juga memberikan arahan penting tentang cara mengelola keuangan dengan baik. Beberapa hal penting termasuk:
Reformasi penerimaan negara dengan mengoptimalkan pajak dan sumber pendapatan lainnya.
Fokus belanja negara pada bidang yang berdampak langsung pada kehidupan rakyat.
Pengendalian defisit untuk menjaga stabilitas ekonomi.
“Arahan Bapak Presiden sudah sangat lengkap, reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan sehingga kita bisa mendapatkan penerimaan negara yang memadai, belanja difokuskan kepada program-program penting baik itu di bidang yang tadi telah saya sebutkan. Kemudian defisit harus dijaga pada level yang baik,” ungkap Menkeu.
Deregulasi untuk Membantu Perkembangan Ekonomi
Presiden Prabowo, selain fokus pada APBN, juga menekankan pentingnya deregulasi untuk menciptakan lingkungan usaha yang lebih ramah investasi. Pemerintah akan menyederhanakan aturan yang menghambat, mendorong perbaikan tata kelola, dan mempermudah perizinan.
Diharapkan bahwa langkah ini memiliki kemampuan untuk:
Mengurangi ketergantungan APBN terhadap pertumbuhan ekonomi.
Mempercepat investasi domestik dan asing.
Memperkuat kontribusi sektor swasta terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Bapak Presiden menekankan berbagai langkah deregulasi, sehingga perekonomian bisa tumbuh tidak selalu tergantung kepada APBN. Jadi dalam hal ini, berbagai perbaikan regulasi agar mempermudah dunia usaha, investasi, perdagangan, dan terutama juga mendorong banyak pelaku usaha serta tata kelola yang baik,” pungkas Menkeu.
Harapan untuk APBN 2026
APBN 2026 diharapkan menjadi alat yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga menjamin bahwa keuntungan pembangunan didistribusikan secara merata. Ini akan dicapai melalui struktur program prioritas yang jelas dan strategi fiskal yang terukur. Diharapkan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dapat dicapai melalui penekanan pada gizi, kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan.
Program Prioritas APBN 2026 menunjukkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat sambil mempertahankan stabilitas dan daya saing ekonomi dengan menjaga disiplin fiskal.
(Feby Novalius)
