Puan mengklarifikasi bahwa dana tunjangan tersebut memainkan peran penting. Uang itu dapat digunakan untuk mendukung pekerjaan anggota DPR, termasuk membantu konstituen mereka yang berasal dari masing-masing dapil.
"Setiap anggota itu kan mempunyai juga hak dan kewajiban untuk bisa kemudian nantinya memfasilitasi jika kemudian ada konstituen atau kemudian ada orang dari dapil datang dan lain-lain sebagainya," ujar Puan.
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa gaji sebesar Rp90 juta per bulan itu bukan hanya gaji; itu adalah total pendapatan yang sudah termasuk tunjangan rumah dinas. Kebijakan ini dibuat sebagai tanggapan atas pengembalian rumah dinas DPR kepada pemerintah. "Itu saja karena rumahnya sudah dikembalikan ke pemerintah. Itu saja."
Oleh karena itu, perdebatan tentang kenaikan gaji anggota DPR telah terjawab. Mereka tidak menerima kenaikan gaji pokok, tetapi hanya menerima tunjangan uang sebagai kompensasi atas kembalinya fasilitas rumah dinas negara.
Baca Selengkapnya: Heboh Gaji Anggota DPR Naik Jadi Rp3 Juta per Hari, Ini Faktanya
(Taufik Fajar)