Meski demikian, desakan publik untuk menghapus fasilitas pensiun bagi anggota DPR semakin kuat. Dalam dokumen 17+8 Tuntutan Rakyat yang jatuh tempo pada 5 September 2025, terdapat tiga poin penting yang menyinggung fasilitas keuangan DPR, yaitu:
Membekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR serta membatalkan fasilitas baru, termasuk pensiun.
Mewajibkan transparansi anggaran gaji, tunjangan, rumah dinas, dan fasilitas DPR lainnya.
Mendesak Badan Kehormatan DPR memeriksa anggota bermasalah, termasuk melalui investigasi oleh KPK.
Perdebatan mengenai hak pensiun anggota DPR ini diperkirakan masih akan terus berlangsung, di tengah sorotan publik terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
(Feby Novalius)