Sebagai pimpinan tertinggi, Ketua DPRD Jabar memperoleh gaji pokok Rp3 juta plus berbagai tunjangan besar.
Gaji pokok: Rp3.000.000
Uang paket: Rp300.000
Jaminan kesehatan keluarga: Rp4.000.000
Dana operasional: Rp18.000.000
Pemeliharaan kendaraan: Rp34.992.000
Tunjangan rumah: Rp71.000.000
Tunjangan transportasi: Rp17.500.000
Tunjangan komunikasi: Rp21.000.000
Tunjangan reses: Rp21.000.000
Tunjangan jabatan: Rp4.350.000
Tunjangan AKD: Rp326.250
Pelaksanaan reses (setiap 3 tahun): Rp18.987.500
Jika ditotal, jumlah yang diterima setiap anggota DPRD Jabar bisa mencapai puluhan hingga lebih dari seratus juta rupiah per bulan. Angka ini membuat publik mempertanyakan keadilan, apalagi banyak masyarakat yang masih berjuang menghadapi tekanan ekonomi.
Tak sedikit warganet yang membandingkan gaji dan tunjangan DPRD Jabar dengan anggota DPR RI. Tak heran, isu ini menyalakan kembali kritik bahwa kesejahteraan rakyat seakan tertinggal jauh dibandingkan kesejahteraan para wakilnya.
(Feby Novalius)