Pramono Bertemu Menkeu Purbaya, Bahas Pemangkasan Dana Transfer?
JAKARTA, - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menggelar pertemuan tertutup dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa di Pendopo Balai Kota Jakarta pada Selasa (7/10/2025) pagi ini.
Lantas apakah pertemuan membahas pemangkasan dana transfer ke Jakarta yang membuat APBD DKI 2026 berkurang menjadi Rp79,09 triliun dari yang seharusnya Rp95,35 triliun?
Pantauan iNews Media Group di lokasi, Menkeu Purbaya didampingi sejumlah pejabat Kemenkeu disambut langsung Pramono Anung yang didampingi Staf Khusus (Stafsus), Yustinus Prastowo; Asisten Perekonomian dan Keuangan (Asperkeu) DKI Jakarta, Suharini Eliawati; dan Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Afan Andriansyah.
Purbaya dan Pramono pun berpose "jempol" sebelum memasuki ruangan Pendopo Balai Kota Jakarta. Pertemuan keduanya berlangsung tertutup dari awak media.
"Pak Menteri, saya mau kasih ini dulu (jempol)," ucap Pramono sambil tertawa.
Sementara itu, Purbaya mengaku pertemuan untuk membahas proposal rencana pembangunan gedung tertinggi di kawasan SCBD, Jakarta. Ia menilai langkah itu supaya membuat perekonomian di Ibukota berjalan.
"Gak tahu, katanya DKI punya proposal untuk membangun gedung paling tinggi katanya, tapi coba kita lihat bisa gak kira kira Pemda DKI untuk bisa membangun gedung Lot 1 di kawasan SCBD. kalau bisa bangun tahun ini saya kasih, kalau nggak saya diemin, biar ekonominya jalan," ucap Purbaya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebut bahwa dana transfer ke daerah mengalami penurunan yang membuat APBD DKI Jakarta 2026 hanya menjadi Rp79,09 Triliun. Ia pun akan mengikuti keputusan dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Diketahui Pramono melakukan rapat pimpinan (Rapim) Paripurna khusus membahas reposturisasi alokasi anggaran imbas pemangkasan dana transfer ke daerah.
"Alat transfer ke daerah, mengalami penurunan yang cukup besar. Kita hanya menerima Rp11,15 triliun, di dalam APBD kita dari Rp95,35 triliun, menjadi Rp79,06 triliun. penurunannya hampir Rp15 triliun," kata Pramono dalam laman Instagram pribadinya @pramonoanungw dikutip, Senin (6/10/2025).
"Apapun ini, sudah menjadi keputusan pemerintah pusat. sehingga kita tidak punya pilihan lain, kecuali menjalankan apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat," imbuhnya.
Pramono menekankan era anggaran besar dan selama ini kontrol yang tidak ketat, sudah lewat, sudah berakhir. Ia akan memantau langsung pemanfaatan alokasi anggaran dan meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus melakukan efisiensi.
"Saya dan pak Wagub akan memimpin secara langsung pemanfaatan penggunaan anggaran ini. seluruh OPD harus melakukan efisiensi. kita melakukan evaluasi secara menyeluruh, menyisir kembali belanja-belanja yang non prioritas, menajamkan fokus belanja yang secara langsung akan dirasakan oleh masyarakat di Jakarta," pungkasnya.
(Taufik Fajar)
