Tolak Sistem Autodebet CMS, APPSI: Penghasilan Pedagang Tidak Menentu
JAKARTA – Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) DKI Jakarta secara tegas menolak sistem autodebet Cash Management System (CMS) dan biaya perpanjangan hak pakai (PHP) kios pasar yang dinilai membebani dan tidak rasional.
Para pedagang menilai, CMS yang berbasis autodebet justru menambah beban usaha karena tidak mempertimbangkan fluktuasi omzet harian. Sementara itu, biaya PHP dianggap tidak transparan dan tidak rasional, di tengah kondisi fasilitas pasar yang masih banyak rusak dan belum tertata.
“Pedagang pasar adalah tulang punggung ekonomi kerakyatan. Kami menjaga ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok masyarakat. Jangan sampai kami yang menopang ekonomi rakyat justru terus dibebani kebijakan yang tidak berpihak,” ujar Dewan Pembina APPSI, Ngadiran, di Jakarta, Sabtu (18/10/2025).
Sementara itu, pedagang Pasar Anyar Bahari, Jakarta Utara, Jarwanto, menyampaikan bahwa sistem CMS sama sekali tidak sesuai dengan kondisi lapangan.
“Penghasilan pedagang tidak menentu setiap hari. Kalau ada autodebet tanpa menyesuaikan kemampuan, jelas memberatkan. Kami minta sistem ini dievaluasi total, bahkan kalau bisa dihapus atau diberi keringanan bagi pedagang kecil,” ungkapnya.
Pedagang Pasar Duta Mas, Jakarta Barat, Suparno, juga menekankan masalah lain, yakni dampak revitalisasi pasar yang kerap menyulitkan pedagang kecil.
“Revitalisasi harusnya memperbaiki kondisi, bukan malah mematikan pedagang. Banyak teman-teman akhirnya tersingkir karena tidak sanggup mengikuti biaya baru setelah pasar direvitalisasi,” ucapnya.
APPSI pun mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama PD Pasar Jaya untuk meninjau ulang kebijakan CMS dan PHP. Para pedagang menekankan perlunya transparansi dalam penetapan tarif, serta meminta perbaikan infrastruktur pasar dilakukan secara bertahap dan merata, dengan melibatkan perwakilan pedagang dalam setiap proses perencanaan.
APPSI juga mendesak agar pemerintah daerah menyusun kebijakan yang berpihak pada pedagang pasar rakyat atau pasar tradisional, termasuk keterlibatan langsung asosiasi pedagang—dalam hal ini APPSI—dalam proses konsultasi dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan dan kebijakan pasar.
Dengan penegasan sikap ini, para pedagang berharap pemerintah membuka ruang dialog yang lebih luas, sehingga setiap kebijakan pasar dapat mencerminkan kondisi riil pedagang serta menjaga keberlangsungan ekonomi rakyat kecil yang bertumpu pada pasar tradisional.
(Feby Novalius)
